Bintuni, TopbNews.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangan umum yang dibacakan juru bicara Fraksi Golkar, Ayor Kosepa, fraksi tersebut tidak hanya memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola keuangan demi mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas dan mandiri.
Di awal penyampaiannya, Ayor Kosepa menegaskan bahwa pandangan Fraksi Golkar merupakan bentuk evaluasi sekaligus dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban APBD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang wajib dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif.
Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Capaian tersebut dinilai menjadi bukti adanya peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, Golkar mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta lebih selektif, sistematis, dan benar-benar menyelaraskan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati, sehingga program pembangunan yang dihasilkan lebih efektif dan tepat sasaran.
Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Pemerintah diminta terus berinovasi menggali potensi pajak dan retribusi daerah, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, serta mengelola Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) secara optimal agar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan.
Selain itu, Golkar menilai peningkatan kualitas pengelolaan anggaran harus berjalan seiring dengan pencapaian target pembangunan lima tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dengan pengelolaan yang semakin baik, pembangunan diharapkan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat dan mempercepat terwujudnya Teluk Bintuni yang maju dan mandiri.
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar juga menekankan bahwa penyerapan anggaran belanja harus benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah diminta mempercepat penyelesaian program-program prioritas, terutama pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pembukaan akses wilayah yang masih terisolasi.
Ayor Kosepa menambahkan, sektor pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi, dan pembukaan isolasi daerah harus tetap menjadi prioritas dalam pembahasan APBD maupun penyusunan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Golkar mengingatkan pentingnya sinergi antara seluruh perangkat daerah dengan pengawasan yang ketat agar pengelolaan keuangan tetap mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan dan terhindar dari temuan-temuan yang berulang, sehingga opini WTP dapat terus dipertahankan.
“Mari kita satukan tekad, menyatukan seluruh potensi dan perbedaan untuk membangun Teluk Bintuni menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera”, tutupnya. (*)
Penulis : Marthina Marisan