Manokwari, TopbNews.com – Sekda Papua Barat Hendri Sembiring mewakili Bupati Manokwari menghadiri Rapat Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama Tentang Pelaksanaan Program JKN-KIS BPJS Kesehatan di Kabupaten Manokwari, Selasa (26/9).
Bupati Manokwari dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Kabupaten Manokwari, Hendri Sembiring menyampaikan, berdasarkan undang-undang Badan penyelenggaraan jaminan sosial bahwa jaminan sosial adalah hak setiap warga negara dan menjadi tanggungjawab negara terhadap masyarakat.
Sembiring mengatakan, evaluasi Program JKN di Kabupaten Manokwari diharapkan Pimpinan OPD terkait dapat berkomitmen memastikan seluruh masyarakat terdaftar dan dapat mengakses layanan kesehatan.
“Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) dan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, bahwa jaminan sosial adalah hak kontitusional setiap warga negara dan merupakan wujud tanggungjawab negara terhadap masyarakat indonesia,” Tutur Hendri.
Dikatakannya, Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Manokwari Semester 2 tahun 2023 ini dapat menghasilkan upaya bagi masyarakat papua untuk optimalisasi Hidup sehat dan sejahtera .
“Bagi yang menjalankan amanat ini harus melakukan pelayanan dengan penuh rasa tanggung jawab bagi seluruh masyarakat di tanah Papua untuk merasakan hidup sehat dan sejahtera sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan kita tanah Papua,” ujarnya.
Hendri mengapresiasi kinerja Badan layanan yang terus meningkatkan program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Manokwari.
“Saya mewakili pemerintah kabupaten
manokwari menyampaikan terima kasih kepada jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atas terselenggaranya kegiatan ini
Yang tentunya memiliki dampak positif bagi masyarakat di daerah ini,” ujarnya.
Hendri juga berharap kepada Beberapa OPD terkait dan peserta dalam kegiatan ini untuk tekun dalam mengikuti Rapat Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Utama
Tentang Pelaksanaan Program JKN-KIS BPJS Kesehatan. (*)
Penulis : Marthina Marisan