Manokwari, TopbNews.com – Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030, Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengajukan sepuluh rekomendasi prioritas pembangunan yang diharapkan dapat menjadi rujukan bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Papua Barat.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Bupati dan Konsultasi Publik RPJMD di Gedung PKK Papua Barat, Rabu (23/4).
Dalam pemaparannya, Hermus menegaskan pentingnya posisi strategis Manokwari sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat sekaligus simpul utama konektivitas sosial, budaya, dan ekonomi di wilayah kepala burung Papua.
“Manokwari bukan hanya pusat peradaban di Tanah Papua, tapi juga motor penggerak pembangunan kawasan timur Indonesia”, tegasnya.
Namun ia juga mengakui adanya tantangan besar yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi, ketimpangan sosial, kualitas SDM yang belum merata, serta keterbatasan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
Bupati Hermus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Manokwari juga belum inklusif dan berkelanjutan, sementara tata kelola pemerintahan dan integrasi masyarakat adat masih memerlukan perbaikan menyeluruh.
Karena itu, ia menilai forum rapat kerja seperti ini penting untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen kolektif antar pemerintah daerah di Papua Barat.
Dari sepuluh rekomendasi yang diajukan, penguatan status Manokwari sebagai ibukota Provinsi menjadi perhatian utama. Hermus mendorong adanya dukungan konkrit dalam bentuk program, kebijakan, dan pendanaan dari pemerintah provinsi dan pusat.
“Penataan ibu kota harus menjadi program bersama lintas pemerintahan”, ujarnya.
Ia juga mengusulkan agar nama Bandar Udara Rendani diubah menjadi Bandar Udara Ottow Geissler sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan budaya lokal Papua Barat. Menurutnya, perubahan nama ini akan memperkuat identitas kultural Manokwari sebagai kota bersejarah.
Di bidang ekonomi, Hermus mengarahkan fokus pada pembangunan ekonomi hijau dengan merevitalisasi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao melalui program replanting yang berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Otonomi Khusus, dengan mempertimbangkan posisi Manokwari sebagai pusat administrasi Papua Barat.
Rekomendasi lainnya meliputi percepatan pembangunan infrastruktur strategis, penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk mendukung rencana pemekaran wilayah Warpramasi, serta kolaborasi pengelolaan Bandara Rendani sebagai tanggung jawab bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat.
“Destinasi pariwisata unggulan harus kita kembangkan secara kolaboratif. Pariwisata bisa jadi penggerak ekonomi baru di Papua Barat bila dikelola lintas kabupaten,” tambah Hermus, sembari mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama demi masa depan Papua Barat yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan. (*)
Penulis : Rian Lahindah