Sorong, TopbNews.com – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Alfons Kambu, mengapresiasi pertemuan Coffee Morning yang digelar Kapolda Papua Barat Daya bersama berbagai unsur masyarakat, di Hotel Rilych Panorama Sorong, Selasa (22/10/2026).
Alfons yang juga menjabat Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Maybrat, mengatakan forum tersebut menjadi ruang komunikasi antara kepolisian dan masyarakat, terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas Kapolda serta menjaga keamanan di wilayah Papua Barat Daya.
“Melalui forum ini, masyarakat banyak memberi apresiasi dan siap mendukung penuh visi dan misi beliau. Di mana mau menaikkan status Polda, tapi juga mau mengamankan lingkungan, itu membutuhkan kerja sama masyarakat”, ujar Alfons.
Menurutnya, kepemimpinan Kapolda Papua Barat Daya saat ini terlihat lebih terbuka dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Salah satu persoalan yang banyak disampaikan masyarakat dalam pertemuan tersebut, kata Alfons, adalah keresahan terkait peredaran minuman keras (miras), narkoba, serta berbagai tindak kriminal lainnya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat ditangani melalui kerja sama seluruh elemen, tidak hanya kepolisian, tetapi juga unsur TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat secara umum.
“Semua masyarakat tadi resah selama ini tentang miras dan narkoba. Mereka menyampaikan isi hati, sifatnya curhat terhadap apa yang selama ini mereka hadapi”, katanya.
Alfons menilai Papua Barat Daya sebagai provinsi baru sekaligus wilayah strategis yang menjadi pintu masuk bagi tamu nasional maupun internasional membutuhkan sistem pengamanan yang serius.
Ia juga menyoroti keterbatasan personel kepolisian di sejumlah wilayah. Untuk itu, Alfons mengusulkan agar para pejabat utama (PJU) Polda Papua Barat Daya dapat diberikan tugas sebagai koordinator wilayah di sejumlah kabupaten.
“Kalau bisa masing-masing pejabat PJU di Polda dibagi. Koordinator wilayah kabupaten ini, wilayah kabupaten ini, supaya mendekatkan komunikasi yang harmonis dan meminimalisir kejahatan-kejahatan di daerah”, ujarnya.
Menurut Alfons, pola tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk mendekatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan personel pada tingkat Polsek.
Selain itu, ia mendorong sinergi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat adat dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Papua Barat Daya.
“Baik itu Polair, Marinir, Kodam, maupun Brigif Infanteri yang ada, mari kita sama-sama bekerja sama untuk menjaga keamanan dan mewujudkan pembangunan di sini berjalan stabil dan aman”, katanya.
Sebagai Ketua MRP Papua Barat Daya, Alfons juga meminta pemerintah daerah memberikan dukungan kepada tokoh masyarakat adat, organisasi, dan forum masyarakat yang selama ini ikut berperan dalam menjaga keamanan serta lingkungan.
Ia berharap koordinasi lintas sektor dapat diperkuat melalui rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota.
Menurut Alfons, forum tersebut penting untuk membuka ruang komunikasi bersama dalam membahas berbagai persoalan keamanan dan kenyamanan masyarakat di Papua Barat Daya.
“Kalau bisa melalui Forkopimda, baik di tingkat kota, kabupaten, bahkan di provinsi, itu harus terbangun sehingga ada sinergitas masyarakat dalam mewujudkan apa yang diharapkan masyarakat, hidup aman, nyaman, dan sejahtera”, tuturnya. (*)
Penulis : Rian Lahindah