Bintuni, TopbNews.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari memperkuat koordinasi dalam mendorong percepatan realisasi dan penyerapan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026.
Koordinasi tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, bersama Kepala KPPN Manokwari Arif Rahman Hakim dan Kepala Seksi Bank KPPN Manokwari Bonnet, yang berlangsung di Bintuni, Selasa (22/9/2026).
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan proses penyaluran TKD dapat berjalan sesuai jadwal, sekaligus mengantisipasi adanya kendala administrasi maupun persyaratan teknis menjelang memasuki tahapan akhir Tahun Anggaran 2026.
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan dan pemanfaatan TKD, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Kepala KPPN Manokwari, Arif Rahman Hakim, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam merealisasikan penyaluran TKD.
Menurutnya, Teluk Bintuni termasuk salah satu daerah yang menunjukkan progres penyaluran cukup cepat, khususnya pada Dana Desa.
“Teluk Bintuni termasuk pemerintah daerah dengan penyaluran TKD tercepat. Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas sinergi yang telah terjalin selama ini”, ujar Arif.
Meski demikian, Arif mengingatkan seluruh OPD teknis agar tidak mengendurkan langkah, terutama dalam menyelesaikan berbagai dokumen dan persyaratan yang menjadi dasar penyaluran TKD.
Perhatian khusus diberikan terhadap penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan sektor kesehatan yang saat ini telah memasuki tahapan akhir pelaksanaan.
Arif menjelaskan, secara umum realisasi penyaluran TKD Kabupaten Teluk Bintuni telah mencapai sekitar 72 persen.
Capaian tersebut dinilai masih berada pada jalur yang sesuai, namun percepatan tetap diperlukan agar tidak terdapat penyaluran yang tertunda hingga penghujung tahun anggaran.
“Secara umum penyaluran TKD Teluk Bintuni sudah on the track dengan realisasi sekitar 72 persen. Yang menjadi perhatian saat ini adalah percepatan penyelesaian persyaratan teknis agar tidak ada penyaluran yang tertunda hingga akhir tahun”, jelasnya.
Menurut Arif, koordinasi dan pendampingan menjadi bagian penting dalam memastikan pemerintah daerah dapat memenuhi seluruh persyaratan penyaluran sesuai ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan.
KPPN Manokwari sendiri memiliki wilayah kerja yang mencakup enam pemerintah daerah, yakni Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, serta Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Dari enam pemerintah daerah tersebut, kata Arif, Teluk Bintuni menunjukkan progres penyaluran dan penyerapan TKD yang cukup baik serta relatif lebih cepat.
“Secara umum Teluk Bintuni menunjukkan kinerja yang sangat baik. Penyerapan dan penyaluran TKD berjalan sesuai jadwal, bahkan menjadi yang tercepat dibanding beberapa pemerintah daerah lainnya yang KPPN layani”, katanya.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi OPD dalam proses penyaluran dan penyerapan anggaran.
Dengan koordinasi yang semakin intensif antara Pemkab Teluk Bintuni dan KPPN Manokwari, seluruh persyaratan teknis diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga penyaluran TKD dapat berjalan optimal hingga akhir Tahun Anggaran 2026.
Sinergi tersebut sekaligus diarahkan untuk memastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan melalui program pembangunan dan pelayanan publik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Teluk Bintuni secara maksimal. (*)
Penulis: Marthina Marisan