Wabup Manokwari Pesan Para Guru Jaga Netralitas

Wakil Bupati bersama Legislatif, Forkopimda, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan serta Ketua PGRI Kab.Manokwari (Foto.TS/Topbnews.com)

Manokwari, Topbnews.com – Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo mengingatkan Para Guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Manokwari, untuk menjaga netralitas.

mostbet

Himbauan itu disampaikan Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo pada resepsi HUT PGRI Ke-77 Tahun dan Hari Guru Nasional (HGN) di Lapangan Borarsi Manokwari, Selasa (29/11/2022).

“Tahun 2024 sudah dekat. Jadi saya himbau, saya harapkan para guru menjaga netralitas dalam Pemilu, Pilkada kabupaten dan provinsi. Netralitas harus tetap dijaga seteguh mungkin,” pesan Edi Budoyo.

Wakil Bupati, Edi Budoyo mengungkapkan, pada Pilkada Kabupaten Manokwari sebelumnya, dirinya mendengar ada guru-guru terutama guru kontrak yang menjadi “pemain” politik. Karena itu, dirinya menggagas untuk mengubah pegawai honor menjadi pegawai kontrak.

Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo saat memberikan sambutan dalam HUT PGRI Ke-77 Tahun dan HGN di Lapangan Borarsi, Manokwari (Foto.TS/Topbnews.com)

“Saat itu saya tanda tangan ada hampir 600 SK kontrak. Tapi kenyataannya ketika saya ada acara di SP-5 saya ketemu dan katanya dari dinas pendidikan katanya ada yang keliling ke guru-guru di kampung-kampung untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon. Bahkan ketika perhitungan suara kami dinyatakan menang, saya tanda tangan SK, saya menyerahkan SK kontrak itu namun dipakai sebagai salah satu (bukti) gugatan di MK,” jelasnya.

Padahal menurutnya, ia sama sekali tidak berbicara politik ketika menyerahkan SK kontrak tersebut, karena dirinya menjaga netralitas.

“Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya menghimbau, saya berharap kepada bapak-ibu guru dan Ketua PGRI senantiasa memperingatkan anggotanya untuk selalu menjaga netralitas karena tahun 2024 sudah dekat,” pungkasnya.

Sementara Ketua PGRI Kabupaten Manokwari, Naharuddin yang dikonfirmasi, membenarkan hal itu. Menurutnya, PGRI adalah Organisasi non partisan sehingga tidak dibenarkan dalam berpolitik.

“Kami selalu menghimbau para guru untuk netral sesuai dengan dasar dari PGRI. Jadi harus Independen,” tuturnya.

Naharuddin menambahkan, bila anggota PGRI kedapatan berpolitik, maka akan diproses sesuai kode etik guru.

“Selama ini belum ada karena belum pernah ada laporan. Bila ada yang kedapatan berarti personalnya dan akan kita telaah sesuai kode etik guru bersama dewan kehormatan guru Indonesia,” tandasnya.

Penulis : Tesan
Topbnews.com

Berita Lain :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hati-hati menyalin tanpa izin!