Manokwari, TopbNews.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan Stakeholder, untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 mendatang.
Penandatanganan MoU Pengawasan antara Bawaslu dengan lima lembaga mitra yakni, Klasis GKI Manokwari, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat, Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat dan DPD KNPI Papua Barat, berlangsung di salah satu hotel di Manokwari, Jumat (17/11).
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie mengatakan, berdasarkan pemetaan indeks kerawanan pemilu isu SARA, Papua Barat berada pada urutan keempat dari enam Provinsi di Tanah Papua. Karenanya, ini menjadi tanggung semua pihak untuk menciptakan pemilu damai, bermartabat dan berkualitas.
“Kami mengajak para pihak bekerjasama, berkolaborasi atas tantangan dimana kalau kita mengharaplan bawaslu saja yang kerja maka ada potret yang sudah digambarkan sebagai peringatan bahwa isu SARA itu kemungkinan terjadi apakah itu berbasis kekerasan ataukah bentuk penolakan calon. Dan ini menjadi tugas kita bersama untuk memperbaiki”, jelasnya.
Elias Idie menyadari bahwa dengan keadaan komposisi keanggotaan yang ada, baik di Provinsi dan Kabupaten, sangat tidak mungkin mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi yang besar. Sehingga Bawaslu membutuhkan dukungan dan kerjasama elemen lainnya guna membantu dalam mengawasi kerja-kerja Pemilu secara partisipatif.
“Kami berharap dengan penandatanganan MoU ini kualitas kerjasama dalam mengawasi Pemilu menjadi lebih baik lagi. Tugas-tugas pengawasan Pemilu tidak saja tanggung jawab Bawaslu. Sebab pesta ini adalah pesta rakyat, sehingga kita sama-sama melakukan pengawasan serta melakukan sosialisasi aturan-aturan terkait Pemilu,” ujarnya.
Dia mengharapkan, ending dari jalinan kerjasama ini adalah adanya kepercayaan masyarakat yang baik.
“Kalau dari MUI dan Klasis GKI kita berharap dalam mengelola fasilitas tempat ibadah, baik Gereja dan Masjid jangan digunakan sebagai ruang untuk membangun isu-isu tetapi lebih kepada agama, Gereja dan Masjid serta tempat ibadah lainnya itu harus netral,” tegas Elias Idie.
Selanjutnya terkait dengan afirmasi OAP tidak saja pada wilayah elektoral tetapi juga pada akomodatif afirmasi terhadap kepentingan orang asli papua didalam proses pengangkatan DPRK di Kabupaten/Kota dan DPRP di Provinsi.
“DAP sebagai pelopor untuk membangun, menyediakan ruang atau memberikan informasi kepada masyarakat atau komunitas orang papua yang masih bicara soal UU Otsus tidak punya gigi atau tidak diberlakukan secara maksimal, ini yang harus kita akomidir”, katanya.
Elias mengatakan, peran pemuda sangat penting turut serta menciptakan demokrasi yang bermartabat. Pemuda kata Elias, harus mampu merawat dari perspektif kepemudaan dan masa depan, merawat Papua Barat lebih baik kedepan.
“Kita tidak bicara pemuda dari mana, tetapi pemuda Tanah Papua. Pemuda harus berkontribusi untuk perbaikan pembangunan. Jangan biarkan Provinsi ini hancur karena kepentingan oknum-oknum peserta pemilu yang punya kepentingan membangun narasi-narasi kepentingan semata”, pesannya.
Kepada Wartawan, Elias mengatakan sebagai pilar keempat demokrasi dan mitra penyelenggara pemilu diharapkan mampu mengedepankan informasi yang sesuai dengan fakta sehingga dapat memberikan edukasi politik kepada publik.
“Berita hoax lebih dipercaya publik sehingga diharapkan rekan-rekan pers dapat memberikan edukasi kepada publik atau masyarakat melalui karya jurnalisnya, maka rawan isu SARA dalam pemilu diharapkan pelan-pelan terkikis habis di masyarakat,” ujarnya.
Elias menambahkan, diskusi panjang yang bermuara pada Penandatanganan MoU Pengawasan ini, merupakan komitmen bersama dan komitmen kelembagaan masing-masing untuk menciptakan pesta demokrasi yang aman, bermartabat dan berkualitas.
“Dan mulai hari ini, kedepan bawaslu tetap menjadikan mereka sebagai mitra strategis”, pungkasnya.
Rakor bersama stakeholder dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengawasan Pemilu Partisipatif, dihadiri TNI/ Polri, BINDA, Tokoh Agama, Pemuda dan Organisasi Pers.
Penulis : Tesan