Sorong, TopbNews.com – Ketua Harian LMA Papua Barat Daya, Franky Umpain menyatakan bahwa masyarakat menaruh harapan penuh pada Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP PBD). Sebagai lembaga representasi kultur, MRP diharapkan dapat bersinergi bersama Gubernur dalam mengawal Pembangunan di Papua Barat Daya.
Terkait adanya pemberitaan soal desakan kepada Pj Gubernur untuk melantik pejabat Eselon II dan III, Menurut Franky, UU Nomor 2 Tahun 2021 serta turunannya, memberikan ruang yang cukup kepada MRP PBD untuk melakukan langkah-langkah kerja strategis, dimana MRP PBD dapat membentuk sarana (Panja) sebagai kendaraan dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait ASN PBD.
“Dengan adanya panja, anggota MRP PBD yang tergabung dalam panja dapat melaksanakan kerja-kerja lembaga yang hasilnya dapat disampaikan melalui lembaga terkait. Panja MRP PBD dapat audiensi bersama sekda Provinsi PBD, Gubernur, Kemendagri dan juga BKN untuk menyikapi persoalan tersebut”, katanya.
Franky mengatakan, ruang publik adalah ruang edukasi. Oleh karenanya, lembaga pemerintahan tidak saling mengoreksi di ruang publik dikarenakan masing-masing lembaga negara diatur kewenangannya sesuai Nomenklatur perundang-undangan yang berlaku.
Lanjutnya, saat ini masyarakat umum sedang menanti sinergi aksi Pemerintah dan MRP PBD untuk kolaborasi dalam mendorong percepatan pembangunan Papua Barat Daya, terkait keberpihakan kepada ASN OAP.
“Kita setuju ada keberpihakan namun tidak mengabaikan aturan yang berlaku, dimana setiap calon pimpinan OPD wajib mengikuti tahapan-tahapan tertentu dalam proses uji kelayakan”, terang Franky.
Dirinya berharap, kehadiran MRP PBD sebagai lembaga defenitif pertama di Papua Barat Daya dapat meminimalisir isu OAP dan Non OAP dikarenakan penentuan jabatan dalam struktur pemerintahan didasari oleh kepangkatan (jabatan karier).
Agar tidak diskriminatif, MRP PBD kata Franky wajib mendorong percepatan pelaksanaan pelantikan ASN PBD dengan mengedepankan kapabilitas seseorang, tanpa ada desakan politik, terlebih calon pimpinan OPD berkomitmen penuh untuk kerja bersama Pj Gubernur demi kemajuan pelaksanaan pembangunan PBD.
Hal ini penting kata Franky, mengingat Papua Barat daya butuh pemimpin OPD yang memiliki kemampuan tertentu dalam bidangnya agar dapat bekerja secara maksimal, kelak Provinsi PBD sebagai daerah Pemekaran baru yang dicontoh Provinsi lainnya di Tanah Papua. (*)
Penulis : Redaksi