Sorong, TopbNews.com – Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) menerima kunjungan Komunitas Cipayung Kota Sorong di Kantor MRP Papua Barat Daya, Rabu (13/3).
Ketua MRP Papua Barat Daya, Alfons Kambu mengapresiasi komunitas cipayung sebagai anak bangsa yang memiliki kepedulian besar terhadap wacana yang saat ini tengah berkembang di masyarakat terkait keterwakilan OAP pada Pileg baik DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
“MRP Papua Barat Daya memberikan apresiasi kepada adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam komunitas cipayung. Mereka datang kesini dengan etika karena memiliki keutuhan sebagai anak bangsa dan peka terhadap Pemilu terkait keterwakilan Orang Asli Papua. Mereka khawatir kalau diadu domba antara OAP dan Non OAP sehingga mereka berharap kepada MRPBD supaya menyikapi situasi ini sehingga kedepan jangan terjadi hal yang sama di hari ini”, ujar Alfons Kambu.
Alfons menjelaskan, MRP Papua Barat Daya tidak memiliki kewenangan untuk intervensi dalam proses pesta demokrasi yang telah berlangsung. Ia mengatakan, pengaduan yang disampaikan komunitas cipayung diterima dan disikapi MRPBD agar tidak membias hal-hal yang menjadi sorotan publik.
Selanjutnya kata Alfons, sebagai Lembaga Kultural, MRPBD tidak mempunyai kewenangan terhadap persoalan politik, oleh karena itu langkah kontruktifnya adalah aspirasi ini akan dibawa dan diserahkan ke DPR Otsus Provinsi Papua Barat sebagai Lembaga politik untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme aturan DPR Papua Barat.
“Karena Papua Barat Daya belum ada lembaga politik, maka aspirasi ini akan kami bawa ke DPR Otsus Papua Barat dan juga kami akan berkomunikasi dengan MRP Papua Barat guna menyamakan persepsi untuk memperjuangkan hak politik OAP ke DPR”, terang Alfons.
Ketua MRP Papua Barat Daya yang baru dilantik sepekan ini berharap, masyarakat tetap menjaga keharmonisan dan bijak dalam menyikapi persoalan yang berkembang saat ini.
“Masyarakat OAP juga jangan mengadu domba karena kondisi yang ada ini benar-benar persoalan regulasi. Harapannya, pada 5 tahun nanti tidak akan terulang lagi. Mari kita tetap menjaga keamanan memberikan ruang dan dukungan kepada kami untuk memperjuangkan keluhan hari ini, demi keamanan dan kenyamanan di Papua Barat Daya sehingga bisa menjadi contoh bagi provinsi yang lain”, ujarnya.
Sementara itu, Ketua HMI Kabupaten Sorong, Abdul Qodir Loklomi menyampaikan, kunjungan mereka sebagai bentuk respon terhadap politik di Papua Barat Daya yang akhir-akhir ini diisuguhkan dengan isu-isu yang bisa mengakibatkan konflik diantara kalangan masyarakat dan mengganggu hubungan kekeluargaan serta persaudaraan yang sudah dibangun selama ini.
“Kita diisukan dengan minimnya keterwakilan OAP di kursi legislatif baik Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, seolah-olah diarahkan kepada bagaimana supaya terjadinya konflik vertikal antara masyarakat OAP dan Non OAP padahal pokok persoalannya bukan pada siapa yang mendominasi antara OAP dan Non OAP tapi yang kami Cipayung pelajari adalah persoalan tumpang tindih antara penerapan aturan khusus dan umum yang ada di negara kita dimana Papua mendapat kekhususan oleh negara di sisi lain negara juga memaksa daerah yang sudah mendapat kekhususan ini untuk menerapkan undang-undang secara umum yaitu undang-undang Pemilu dan PKPU yang tidak menyesuaikan dengan undang-undang khusus”, jelasnya.
“Ini yang menjadi problematika menjadi persoalan mendasar sehingga kami Cipayung menghimbau kepada masyarakat baik OAP dan Non OAP tidak boleh temanya mengarah pada dominasi antara orang OAP tapi persoalan kita hari ini bagaimana kita menagih janji dan konsistensi serta komitmen negara dalam memberikan kekhususan kepada orang asli Papua. Sehingga kami himbau jangan kita termakan dengan isu-isu ini karena kita sama-sama punya atensi yang sama bagaimana memperhatikan hak-hak teman-teman OAP”, katanya menambahkan, sembari menyampaikan terimakasih kepada Ketua MRPBD dan jajarannya yang telah menyambut baik kunjungan mereka. (*)
Penulis : Marthina Marisan