Manokwari, Topbnews.com – Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari, Imanuel Hasitongan menyampaikan, pembongkaran bangunan yang terdampak pembangunan RTP pada Jumat (16/6) dilakukan sebagai langkah awal Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam proses pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) Borasi Manokwari oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR Republik Indonesia.
Menurutnya, peningkatan dan pembangunan RTP Borasi adalah untuk merevitalisasi kawasan Borasi sebagai kawasan ruang terbuka publik yang eksotis dan modern, menyediakan sarana prasarana rekreasi masyarakat sebagai fasilitas penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan, berupa ruang terbuka bagi publik, menyediakan layanan sarana prasarana layanan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku UMKM di Kabupaten Manokwari dan meningkatkan tata peradaban kehidupan masyarakat Manokwari yang eksklusif dan Madani.
“Pembangunan RTP Borasi adalah untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana publik di Manokwari, tersedianya sarana prasarana kawasan publik yang baru yang memadai dan berkualitas dalam mendukung aktivitas dan kegiatan sosial kemasyarakatan dan ekonomi masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa dengan hadirnya kawasan sosial ekonomi baru di kabupaten Manokwari,” kata Pangaribuan.
Kehadiran RTP Borasi kata Pangiribuan, akan bermanfaat serta membawa dampak positif bagi masyarakat diantaranya tercapainya visi dan misi Kabupaten Manokwari sebagai pusat peradaban di Tanah Papua dan Ibukota Provinsi Papua Barat, membuka ruang dan peluang ekonomi pada kawasan sebagai strategi peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Manokwari, serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat Manokwari akan kebutuhan aktivitas sosial dan ekonomi.
Lanjut Pangiribuan, fungsi dari Ruang Terbuka Publik Borasi adalah sebagai sarana pusat rekreasi bagi warga masyarakat Manokwari, sebagai sarana pusat ekonomi dan olahraga bagi warga Manokwari dan pusat pelaksanaan kegiatan resmi pemerintah, baik Pemkab Manokwari maupun Pemprov Papua Barat.
“Dalam memulai persiapan peningkatan dan pembangunan RTP berarti kami memulainya dengan menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah yang dilanjutkan dengan melakukan kajian terhadap penilaian aset baik pemerintah maupun lembaga atau perorangan untuk mengetahui nilai ganti rugi yang akan disiapkan oleh pemerintah bekerjasama dengan tim konsultan jasa penilai publik dimana keseluruhan telah selesai dilaksanakan,” tutupnya. (*)
Penulis : Marthina Marisan