Manokwari, TopbNews.com – Perkumpulan Eko Zona Papua mengadakan pelatihan pengumpulan data dan penyusunan profil Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Hotel Triton Manokwari pada kamis, 12 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) lokal dalam mendokumentasikan keberadaan serta hak-hak MHA di wilayah Papua Barat.
Pelatihan yang berlangsung selama satu hari ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai NGO lokal di Manokwari. Narasumber yang dihadirkan adalah Dr. George A.F. Mentansan, S.Sos, M.Hum., seorang ahli antropologi hukum dengan pengalaman luas dalam pendampingan MHA di Papua.
Dalam paparannya, Dr. Mentansan menekankan pentingnya pengumpulan data yang akurat dan komprehensif untuk mendukung pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA. “Profil MHA bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk advokasi dan pemberdayaan masyarakat adat,” ujarnya.
Pelatihan ini mencakup materi tentang:
- Metodologi pengumpulan data MHA, termasuk teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
- Penyusunan profil MHA yang meliputi aspek sejarah, wilayah adat, sistem pemerintahan, hukum adat, dan kearifan lokal.
- Pemanfaatan data dan profil MHA untuk advokasi hak-hak masyarakat adat.
Para peserta pelatihan antusias mengikuti setiap sesi dan aktif berdiskusi dengan narasumber. Mereka berharap pelatihan ini dapat memberikan bekal yang cukup untuk melakukan pendampingan MHA di wilayah kerja masing-masing.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Perkumpulan Eko Zona Papua dalam menyelenggarakan pelatihan ini. Kami berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk memperkuat kapasitas OMS lokal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat,” ujar salah satu peserta pelatihan.
Perkumpulan Eko Zona Papua menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk mendukung pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA di Papua Barat. Mereka berharap data dan profil MHA yang dihasilkan dari pelatihan ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat. (rls)