Manokwari, TopbNews.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat resmi menjalin kerja sama strategis dengan Yayasan WWF Indonesia Program Papua dalam rangka memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Penandatanganan Nota Kesepakatan Kerja Sama (MoU) antara kedua pihak berlangsung di Hotel Mansinam Beach Resort, Manokwari, pada Sabtu (27/7). MoU tersebut berlaku hingga tahun 2030 dan ditandatangani langsung oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, bersama Chief Conservation Officer Forest & Wildlife Program WWF Indonesia, Dewi Lestari Yani Rizki, mewakili CEO WWF Indonesia.
Kesepakatan ini menandai langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga konservasi dalam menjaga ekosistem Papua Barat yang kaya akan keanekaragaman hayati.
Fokus pada Konservasi Inklusif dan Solusi Berbasis Alam kerja sama ini bertujuan untuk mendorong penguatan program konservasi yang inklusif melalui beberapa strategi utama, antara lain: pertukaran pengetahuan dengan mitra pembangunan, pengembangan riset kolaboratif yang relevan dengan isu-isu berkelanjutan, serta penerapan solusi lokal berbasis alam yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Dewi Lestari Yani Rizki menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam memperjuangkan agenda konservasi.
“WWF Indonesia siap mendukung pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan ilmiah dan kolaboratif. Kami percaya bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati yang melibatkan masyarakat adat serta seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan konservasi jangka panjang”, ujarnya.
Komitmen Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Adat, Gubernur Dominggus Mandacan menegaskan bahwa pembangunan dan pelestarian lingkungan harus berjalan seiring. Ia juga mengingatkan kembali komitmen yang dibangun melalui Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif (ICBE) tahun 2018, yang salah satunya menetapkan target menjaga minimal 70 persen kawasan hutan Papua.
“Pembangunan harus memperhatikan ruang hidup masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Kita perlu memilah dengan bijak mana kawasan yang dapat dimanfaatkan, dan mana yang harus dijaga agar tidak menjadi sumber bencana di masa depan”, tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dan penjaga alam dalam setiap langkah pembangunan.
“Kolaborasi seperti ini memastikan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi subjek pelestarian alam itu sendiri. Ini adalah langkah nyata menuju Papua Barat yang mandiri, bermartabat, dan lestari”, tambahnya.
Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguatkan antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berwawasan lingkungan di Tanah Papua. (*/rls)