JAKARTA, Topnews.com – Pekan lalu, Pemerintah Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), bergabung dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Wahana Visi Indonesia (WVI) mengunjungi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan untuk peluncuran inisiatif baru yang akan membantu mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Rangkaian kunjungan dilakukan pada 7-11 November 2022.
WVI dalam releasenya menyatakan, Program Papua Collaborative Governance Indonesia (USAID Kolaborasi) adalah program lima tahun senilai 10 juta dolar AS untuk mendukung Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. USAID Kolaborasi yang diimplementasikan oleh yayasan kemanusiaan fokus anak Wahana Visi Indonesia (WVI) akan bekerjasama dengan pemerintah untuk memperkuat kerjasama dengan mitra pembangunan, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus membantu provinsi Papua dan Papua Barat dalam menggunakan Dana Otonomi Khusus yang akan memaksimalkan manfaat bagi warga lokal.
Bersama dengan Bappenas, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, USAID akan meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan keterampilan lembaga lokal untuk mengawasi alokasi dan pelaksanaan anggaran, serta keterlibatan dengan warga lokal.
“Kunjungan bersama ini menunjukkan komitmen kami untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan wilayah Papua yang sejahtera,” kata Direktur USAID Indonesia Jeff Cohen.
Perjalanan ini juga akan memungkinkan USAID dan Pemerintah Indonesia untuk lebih memahami tantangan pembangunan dan kebutuhan Orang Asli Papua (OAP) dalam pembangunan daerah.
“Dari diskusi sebelumnya dengan pemerintah daerah, kami menangkap tantangan pembangunan di Papua, khususnya terkait dengan pelaksanaan Otonomi Khusus,” kata Himawan Haryoga, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas.
Himawan menambahkan, bahwa tantangan tersebut dapat dijawab melalui adanya Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang berdasarkan kebutuhan masyarakat.
USAID Kolaborasi diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di Papua dan Papua Barat. Program ini akan diimplementasikan bukan hanya oleh yayasan kemanusiaan Wahana Visi Indonesia (WVI), tetapi juga bersama dengan mitra dari Community Social Organization (CSO) lokal seperti Kitong Bisa Foundation (KBF) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
Penulis : Tesan
Topbnews.com
Berita Lain :
