Jakarta, TopbNews.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat meminta dukungan pemerintah pusat guna mempercepat penguatan sektor pertanian di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, saat bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Kamis (12/3/2026). sebagaimana disampaikan dalam rilis.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menyoroti besarnya potensi sumber daya lahan di Papua Barat yang dapat dikembangkan untuk berbagai komoditas, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan hingga peternakan.
Gubernur Dominggus menyampaikan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan wilayah.
“Pembangunan infrastruktur pertanian dan penguatan ketahanan pangan daerah menjadi fokus kebijakan pembangunan di Papua Barat,” ujar Dominggus.
Meski memiliki potensi besar, pengembangan sektor pertanian di Papua Barat masih menghadapi sejumlah tantangan.
Di antaranya meningkatnya persaingan pemanfaatan lahan, kebutuhan pangan yang terus bertambah, serta tuntutan efisiensi usaha tani di tengah persaingan pasar yang semakin terbuka.
Selain itu, masuknya produk pertanian dari luar daerah juga dinilai berpotensi membawa hama dan penyakit tanaman.
Upaya peningkatan produktivitas serta nilai tambah produk melalui inovasi dan hilirisasi juga masih perlu didorong.
Pemerintah daerah juga menyoroti keterbatasan infrastruktur pertanian, pengelolaan sumber daya air, sistem perbenihan dan pembibitan, hingga akses pembiayaan bagi petani skala kecil.
Dampak perubahan iklim serta menurunnya keanekaragaman hayati turut menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi pangan di wilayah tersebut.
Untuk itu, Pemprov Papua Barat mengajukan sejumlah dukungan kepada Kementerian Pertanian, antara lain pembangunan jalan usaha tani, jaringan irigasi, serta sarana pascapanen.
Selain infrastruktur, pemerintah daerah juga mengusulkan optimalisasi dan perlindungan lahan pertanian melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penguatan sentra produksi pangan melalui bantuan benih unggul dan pupuk, serta penyediaan alat dan mesin pertanian.
Modernisasi pertanian melalui mekanisasi, pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian, hingga pengembangan hilirisasi produk berbasis potensi lokal juga menjadi bagian dari usulan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Pemprov Papua Barat juga menyatakan dukungan terhadap program hilirisasi ayam terintegrasi nasional yang digagas Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan guna mendukung Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis.
Sebagai bentuk komitmen daerah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua Barat saat ini tengah menyelesaikan pembangunan pabrik mini pakan ternak dengan kapasitas produksi sekitar 1.000 kilogram per jam.
Fasilitas tersebut direncanakan akan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT-HMT).
Namun demikian, pemerintah daerah juga meminta dukungan pemerintah pusat dalam penyediaan bahan baku pakan ternak seperti jagung dan kedelai, pengadaan parent stock ayam petelur dan ayam pedaging, pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU), serta fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).
Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sektor pertanian yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan di Papua Barat.
Sejumlah pihak menilai, berbagai rencana penguatan sektor pertanian tersebut perlu diikuti dengan langkah konkret di lapangan, terutama dalam memastikan akses petani terhadap infrastruktur, teknologi, dan pasar agar program yang dirancang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Rls)