Manokwari, TopbNews.com – Sidang paripurna pembahasan Rancangan APBD 2024 memasuki agenda pemandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Manokwari. Sejumlah catatan koreksian disampaikan wakil rakyat dengan tegas pada pandangan Fraksi.
Fraksi Gabungan misalnya melalui juru bicara menegaskan telah menerima Ranperda APBD Manokwari Tahun Anggaran 2024 untuk ditindaklanjuti ke tahap pembahasan dengan beberapa catatan dan masukan.
Erni mengungkapkan beberapa isu yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah serta harapan gabungan fraksi dan seluruh masyarakat melakuan kesepakatan untuk menciptakan Pemilu Damai tahun 2024,
“Ada Beberapa isu krusial. Pertama terkait Pemilu. Kedua soal prioritas pembangunan infrastruktur yang sangat masif dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari tentu perlu didukung demi kemajuan dan kebaikan Manokwari,” paparnya.
Menurutnya, tanpa ada pembangunan manusia, suatu negara atau daerah tidak bisa mengembangkan apapun, sehingga perlu dicatat, pembangunan jangan hanya diprioritaskan pada penambahan fisik saja, tetapi pembangunan sumber daya manusia juga sangat penting dilaksanakan.
“Pembangunan manusia itu dilakukan guna mencetak sumber daya manusia yang baik dan memadai, sehingga pelaksanaan pembangunan akan semakin baik,” terangnya.
Isu ketiga diutarakan Erni perihal pelayanan publik. Sesuai amanat UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelaksanaan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
Fraksi Gabungan meminta pelaksanaan pelayanan publik yang terkait dengan kebutuhan dan hajat hidup masyarakat harus terus ditingkatkan baik di bidang kesehatan, pendidikan, pangan, bantuan sosial hingga administrasi.
Isu Keempat, sebut Erni adalah penguatan ekonomi. APBD sebagai salah satu instrumen yang diharapkan mampu mendukung ekonomi harus dimaksimalkan. Fraksi Gabungan memandang semakin baik otonomi daerah dan masyarakat akan berdampak luas bagi daerah.
Jika ekonomi kabupaten baik, maka daerah akan mampu berakselerasi dengan melaksanakan pembangunan dan pelayanan. “Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang disampaikan dalam pandangan umum dapat diperhatikan dan mendapat penjelasan serta tanggapan dari pemerintah daerah kabupaten Manokwari,” pesan Erni.
Pandangan Fraksi Golkar yang diwakili Siswanto mengkritisi beberapa hal yang termuat dalam dokumen RAPBD 2024.
Pertama terkait dengan target PAD pada materi RAPBD dan Nota Keuangan Rencana APBD Tahun Anggaran 2004. Menurut Fraksi Golkar PAD mengalami penurunan dibanding target 2023.
“Fraksi Golkar menyarankan perlu strategis dan perhitungan yang matang dan konservatif dalam penetapan target PAD, sehingga dapat terealisasi dengan melakukan kajian mendalam,” papar Siswanto.
Catatan kedua disampaikan Fraksi Golkar mencermati pendapatan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Manokwari berkontribusi sebesar Rp. 1,2 Triliun atau sekitar 84% dari total APBD Kabupaten Manokwari tahun 2024 sebesar Rp. 1 Triliun 476 Miliar lebih. Sehingga Fraksi Golkar mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang terus memberikan perhatian dan kepercayaan yang sangat tinggi kepada pemerintah daerah kabupaten Manokwari.
Fraksi Golkar juga mempertanyakan bagaimana upaya Pemda Kabupaten Manokwari dalam mempertanggungjawabkan baik secara administratif maupun politis terkait pendapatan transfer pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2024 .
“Tahun 2024 adalah tahun terakhir pemenuhan target indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah, oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian khusus. Tentu terdapat beberapa indikator kinerja yang sampai dan saat ini masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. (*)
Penulis : Marthina