Sorong, TopbNews.com – Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD) menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP) melalui penguatan perlindungan hak adat, pengawasan Dana Otonomi Khusus, hingga kolaborasi strategis bersama aparat penegak hukum.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan “Peran MRP dalam Mendukung Pembangunan di Papua Barat Daya” yang dibawakan sebagai materi pada Rapat Internal Sat Intelkam Polres Jajaran Polda Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026, Senin (4/5/2026).
Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa keberadaan MRP merupakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua sebagai representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki fungsi perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat, pemberdayaan perempuan, serta pemantapan kerukunan umat beragama.
Ketua MRP Papua Barat Daya, Alfons Kambu menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua tidak boleh mengabaikan nilai-nilai budaya dan hak masyarakat adat.
“Pembangunan tanpa penghormatan terhadap hak OAP adalah rumah tanpa jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, untuk Papua yang mulia”, ujarnya.
Dalam forum tersebut dipaparkan sejumlah peran utama MRP-PBD, antara lain perlindungan hak masyarakat hukum adat, validasi kepemimpinan dan representasi politik OAP, pengawasan alokasi Dana Otsus, pemberdayaan perempuan dan kelompok agama, hingga pemberian pertimbangan terhadap Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi).
MRP-PBD juga menyoroti berbagai tantangan pembangunan di Papua, seperti perlindungan hak ulayat dalam investasi, pengembangan ekonomi kerakyatan, serta pengelolaan sumber daya alam yang tetap menghormati hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.
Selain itu, MRP-PBD menekankan pentingnya sinergi bersama Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan dan sosial di Papua Barat Daya.
Kerja sama tersebut mencakup mediasi konflik lahan, sosialisasi hukum berbasis kearifan lokal, penguatan restorative justice, hingga pengawalan penggunaan Dana Otonomi Khusus.
Di bidang sumber daya manusia, MRP-PBD bersama Polda Papua Barat juga mengawal program afirmasi penerimaan anggota Polri bagi putra-putri asli Papua sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM OAP.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, MRP-PBD berharap pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya dapat berjalan secara aman, inklusif, dan tetap menghormati identitas budaya masyarakat adat Papua. (*/Red)