Sorong, TopbNews.com — Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, Alfons Kambu, menegaskan pentingnya percepatan pembekalan bagi anggota DPR jalur Otonomi Khusus (Otsus) oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan, Selasa (7/4/2026).
Kehadiran Pimpinan MRP Papua Barat Daya dalam agenda peresmian dan pengucapan sumpah/janji Ketua DPRD Sorong Selatan masa jabatan 2024–2029 serta Wakil Ketua III DPRK jalur pengangkatan masa jabatan 2025–2030 menjadi momentum untuk mendorong sinergi antar lembaga dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Alfons Kambu menekankan bahwa pembekalan tersebut sangat krusial agar anggota DPRK jalur Otsus mampu menyusun dan merumuskan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) secara optimal.
Menurutnya, Perdasus harus berangkat dari pokok-pokok pikiran MRP sebagai representasi aspirasi kultural masyarakat Papua.
“MRP hanya memberikan pokok pikiran, tetapi medianya ada di DPR Otsus maupun lembaga DPR. Tanpa pembekalan, DPRP/DPRK kesulitan menjalankan fungsi legislasi secara maksimal”, ujarnya.
Ia juga menyoroti persepsi publik yang kerap menyudutkan MRP karena dianggap tidak berkontribusi, padahal menurutnya persoalan utama justru terletak pada lemahnya kapasitas legislasi DPR jalur Otsus yang belum mendapatkan pembekalan memadai.
Lebih lanjut, ia berharap Kemendagri segera menjadwalkan pembekalan menyeluruh bagi DPR se-Tanah Papua, khususnya di wilayah Papua Barat Daya yang baru saja mengukuhkan struktur kelembagaannya.
Sejumlah daerah seperti Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, hingga Raja Ampat disebut masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan fungsi DPR Otsus akibat minimnya pembekalan tersebut.
“Dengan berakhirnya seluruh tahapan pelantikan DPR Otsus, khususnya di Sorong Selatan, kami berharap pembekalan segera dilakukan agar ada sinergi dalam menjalankan kerja-kerja kekhususan di Papua Barat Daya”, tambahnya.
MRP Papua Barat Daya optimistis, melalui pembekalan yang terarah, DPR jalur Otsus dapat lebih siap menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan konkret melalui Perdasus yang berpihak pada kepentingan orang asli Papua. (*/TOP)
0