Oleh : Papuan Centre
Tanah Papua, yang mencakup tujuh wilayah adat/budaya Mamta/Tabi, Saireri, Domberai, Bomberai, La Pago, Mee Pago, dan Anim Ha adalah wilayah dengan keragaman etnis yang luar biasa. Di tengah pluralitas ini, ideologi Melanesianisme muncul sebagai kekuatan pemersatu identitas kultural, sementara Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) menjadi instrumen pemersatu praktis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Panggilan Ideologis : Payung Melanesianisme
Secara ideologis, semua orang asli Papua (OAP) disatukan oleh Melanesianisme, sebuah ideologi pan-nasionalis yang berakar pada kesamaan ras, budaya, dan geografis dengan masyarakat kepulauan Melanesia di Pasifik. Ideologi ini berfungsi sebagai payung solidaritas kultural, menegaskan “Papuaness” yang melintasi batas-batas suku dan wilayah adat, dan memposisikan identitas Papua dalam narasi regional yang lebih besar.
Pengaruh Melanesianisme ini terasa kuat dalam gerakan seni dan budaya. Seniman Papua menggunakan simbolisme (seperti kura-kura, kasuari, atau figur ekspresif) serta palet warna khas Pasifik (merah, hitam, putih) untuk menciptakan estetika kolektif. Dalam musik, adopsi ritme reggae dan penekanan pada instrumen tradisional seperti Tifa memperkuat koneksi ritmik dengan Pasifik. Seni menjadi media universal bagi ketujuh wilayah adat untuk merayakan warisan bersama, memperkuat persaudaraan, dan menegaskan martabat identitas.
Instrumen Praktis : Otsus sebagai Perekat Politik
Dalam praktik kehidupan bernegara di NKRI, OAP disatukan oleh Otsus (UU No. 21 Tahun 2001, direvisi menjadi UU No. 2 Tahun 2021). Otsus adalah kerangka hukum yang mengakui kekhususan Papua dan memberikan kewenangan politik, fiskal, dan kultural yang lebih luas, termasuk hak afirmasi bagi OAP dalam birokrasi dan politik (melalui Majelis Rakyat Papua/MRP). Otsus secara praktis menyatukan semua OAP di bawah satu payung hukum keberpihakan negara.
Perjuangan Penyempurnaan : Menata Masa Depan
Namun, setelah dua dekade implementasi, Otsus dinilai belum sempurna. Kegagalan dalam mengatasi kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik, serta masalah transparansi dana, menjadi kritik utama.
Oleh karena itu, Masyarakat Adat Papua harus memperjuangkan penyempurnaan Otsus di Papua Raya.
Penyempurnaan ini harus memastikan :
1. Dominasi OAP: Porsi OAP dalam birokrasi dan ekonomi harus benar-benar dominan.
2. Akuntabilitas: Mekanisme pengawasan dana Otsus harus lebih ketat dan partisipatif, melibatkan tokoh adat dan masyarakat sipil dari ketujuh wilayah adat.
3. Kewenangan Kultural: Peran lembaga adat seperti MRP harus diperkuat agar Otsus dijalankan berdasarkan nilai-nilai lokal.
Otsus yang disempurnakan bukan sekadar bantuan, melainkan harus menjadi instrumen pemersatu yang efektif. Ia harus mampu menerjemahkan semangat ideologis Melanesianisme ke dalam kerangka politik yang adil, sejahtera, dan bermartabat di NKRI, sekaligus menjadi pijakan bersama OAP untuk menata masa depan Papua Raya. (*)