Manokwari, TopbNews.com – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD), Alfons Kambu, memenuhi undangan Pertemuan rekonsiliasi bersama Tim pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Manokwari Barat dan Kabupaten Mpur di Rumah Tua Kediaman Kepala Suku Besar Arfak, Fanindi Manokwari, Selasa (28/1).
Dalam sambutannya, Alfons menegaskan pentingnya peran pejabat asal Papua dalam membangun daerah, sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat adat.
“Kami berharap pejabat Papua dapat menjadi teladan bagi masyarakat dari berbagai suku, seperti yang telah ditunjukkan oleh Dominggus Mandacan, yang mampu menjalankan tugas di dua jabatan strategis. Hal ini membuktikan bahwa anak Papua mampu berperan besar dalam pemerintahan dan adat”, ujar Alfons.
Ia juga menekankan bahwa MRPBD akan mendukung segala perbedaan adat dan kepentingan di masyarakat, tanpa menimbulkan konflik di wilayah masing-masing. Dalam konteks ini, MRPBD ingin memastikan pemerintahan pusat memperhatikan suara masyarakat adat Papua.
“MRP Papua Barat Daya harus menjadi pengendali dan jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua ke pemerintah pusat. Dalam waktu dekat, kami juga akan membentuk tim pengawasan untuk mencegah praktik korupsi di Papua Barat Daya,” tambah Alfons.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Alfons menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendorong pembangunan yang inklusif.
Ia menyatakan bahwa MRPBD akan mendukung dalam berbagai bentuk, termasuk kemasan program yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.
“Kami siap untuk mendukung pembangunan Papua Barat Daya dengan tetap menghormati Papua Barat sebagai induk dan orang tua kami. Pendekatan ini akan mengutamakan pelestarian adat dan budaya, serta pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Di akhir sambutannya, Alfons berharap sinergi antara MRPBD, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mempercepat tercapainya tujuan bersama dalam waktu yang tidak terlalu lama.
“Kami berharap langkah ini dapat melancarkan semua perkumpulan dan program yang direncanakan demi kebaikan bersama,” tutup Alfons.
Dengan komitmen ini, MRPBD diharapkan dapat terus memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat adat di Papua Barat Daya, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun wilayah tersebut. (*/Red)