
Manokwari, TopbNews – Jumlah penduduk miskin di Papua Barat pada 2022 meningkat 0,08% dibandingkan tahun 2021. Salah satu penyebab naiknya angka kemiskinan ini adalah dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, pemerintah juga mencatat tingkat kemiskinan di Papua Barat hampir merata di seluruh kabupaten. Bahkan angkanya di atas rata-rata nasional. Di Papua Barat, tercatat tingkat kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Tambrauw. Sedangkan angka terendah, ada di Manokwari dan Kaimana.
Selain masalah kemiskinan, dalam sambutannya pada Musrenbang RKPD Papua Barat Tahun 2024, Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw, Kamis (4/5) mengungkapkan, dalam kurun waktu satu tahun terakhir juga masih bergelut dengan Indeks Pembangunan Manusia. Meski meningkat dari 65,26 pada 2021 dan naik 65,89 di tahun 2020, namun angka ini masih di bawah rata-rata nasional, yakni 72,91.
Hal lain yang menjadi catatan menurut Waterpauw adalah rendahnya akses dan kualitas pemenuhan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Juga belum optimalnya pembangunan berbasis gender dan perlindungan anak serta lansia. Selain itu, konflik horizontal dan criminal, pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya lokal yang belum produktif, juga kerusakan sumber daya hutan dan lahan yang berpotensi memicu peningkatan emisi gas rumah kaca.
“Yang menjadi isu nasional dan daerah adalah soal kemiskinan ekstrim dan stunting. Rata-rata penduduk miskin ekstrim di Papua Barat tahun 2021 adalah sebesar 9,64%. Meski turun, tapi masih dibawah rata-rata nasional,” kata Paulus.
Agar capaian kinerja maksimal di 2024, lanjut Waterpauw, maka diperlukan pendekatan perencanaan pembangunan secara tematik, holistic, integrative dan spasial. Sehingga tujuan pembanguan bisa lebih efektif dan efisien.
“Ada 5 prioritas pembangunan. Yakni peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM, peningkatan tata kelola pemerintahan, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim serta yang terakhir adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,” beber Waterpauw. (*)
Penulis: Tim Redaksi