Jayapura, TopbNews.com – Inspektur Daerah Provinsi Papua, Danny Korwa menghimbau pentingnya pengawasan yang ketat dalam penggunaan anggaran kampung di seluruh Papua guna terciptanya pembangunan kampung yang maksimal dan berkelanjutan.
Hal ini di sampaikan Danny saat memberikan materi pada kegiatan Sosialisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dan Bimtek Replikasi Desa Anti Korupsi Se-Provinsi Papua yang digelar Dinas PMK dan Adat Provinsi Papua Kamis (19/6) di Jayapura, Papua.
Kucuran dana Desa yang bersumber dari APBN dengan nominal yang besar, namun tidak di dukung dengan pengawasan dan pendampingan dari stakeholder yang di tunjuk pemerintah dan aparat pengawas, beresiko menimbulkan penyelewangan dana dan juga penggunaan dana kampung yang tidak sesuai peruntukannya dalam pembangunan kampung,
Untuk itu melalui kegiatan Ini Kepala Inspektorat menghimbau tegas kepada masyarakat kampung, pemerintahan distrik sebagai pemilik wilayah daerah dan kepala daerah di Papua untuk bersama mengawasi, memerintahkan inspektorat di daerah masing-masing melakukan pengawasan ketat dalam penggunaan dana kampung.
Danny juga menambahkan, kedepan harus ada kerja sama antara steakholder dalam hal ini DPMK dan Adat Papua sebagai instansi yang di tunjuk harus melapor dan melakukan pemetaan terhadap resiko penggelolaaan dana kampung.
Lanjutnya, dengan di tambahkannya Program Presiden untuk Koperasi Merah Putih di seluruh kampung di Indonesia, maka butuh pengawasan yang melekat, sehingga pembagunan kampung yang sejahtera, adil dan akuntabel dapat terwujud.
Dana desa diaudit oleh beberapa pihak, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atas pengelolaan keuangan negara. Selain BPK, pengawasan dana desa juga dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri dari inspektorat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga Masyarakat.
Dengan demikian, pengawasan dan audit dana desa dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak untuk memastikan penggunaan dana desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. (*)
Penulis : NatYo