Jayapura, TopbNews.com – Dalam rangka mendorong adanya sinergi antara program nasional dan daerah dalam percepatan pembangunan kampung demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di kampung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Provinsi Papua menggelar Rapat Koordinasi Teknis Ke-PMD-an tingkat Provinsi Papua.
Mewakili Penjabat Gubernur Papua, Rakor dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Triwarno Purnomo, Jumat (20/6).
Triwarno Purnomo mengungkapkan bahwa program pembangunan kampung harus bisa memberikan dampak kemandirian di kampung.
“Dalam arahan bapak PJ Gubernur selama ini program pemberdayaan di kampung perlu kita evaluasi, misalnya 10 tahun kita sudah laksanakan dana desa yang diiringi program seperti TEKAD (Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu), P3PD (Penguatan Pembangunan dan Pemerintahan di Desa) serta Koperasi Merah Putih semuanya bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat di kampung”, katanya.
Triwarno menyebut seluruh kampung di Papua mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, dan dalam melaksanakan setiap program yang bersifat strategis nasional perlu didukung oleh daerah.
“Kita tetap fokus bagaimana program tersebut bisa kita laksanakan tanpa mengganggu kearifan lokal yang ada.
“Semua program kita tetap laksanakan dengan tetap menghormati, menghargai kearifan lokal yang ada. Sehingga Dana Desa, P3PD, TEKAD dan Koperasi Merah putih kita tetap memitigasi resikonya dan menentukan strategi apa yang lebih efektif”, ujarnya.
Dia menambahkan, melalui program P3PD, kampung mempunyai pemerintahan kampung yang modern dan adaptif.
“Misalnya melalui TEKAD bagaimana di kampung terpencil dan terisolir bisa mempunyai kemandirian secara ekonomi, begitu juga dengan dana desa yang telah 10.tahun ini bagaimana pemanfaatannya lebih efektif”, jelasnya.
Dirinya berharap, rakor yang dilaksanakan dapat menghasilkan terobosan positif versi Pemprov Papua dengan bagaimana membangun kampung dengan tetap menghargai kearifan lokal.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua (DPMK-OAP), Max Olua mengatakan, Rakor yang diikuti oleh seluruh kepala DPMK Kab/Kota se-Provinsi Papua, merupakan bagian dari strategi Pemprov Papua dalam memperkuat tata kelola pemerintahan kampung.
“Rakor juga mendorong percepatan pembangunan kampung berbasis kearifan lokal, inklusi sosial dan integrasi program nasional maupun daerah”, katanya kepada awak media.
Ia menjelaskan, Rakor dilatarbelakangi oleh pentingnya sinergi antara DPMK Provinsi dan Kab/Kota serta dukungan lintas sektoral seperti ketenagakerjaan, Koperasi-UKM, Biro Pemerintahan dan mitra pembangunan.
“Rakor dilaksanakan untuk menyatukan persepsi bersama sehingga seluruh program terintegrasi dengan baik. Bagaimana peluang program yang ada dikampung ini bisa menghasilkan tujuan untuk masyarakat karena setiap program pasti ada kekurangan. Terlebih tiap program kampung itu berbeda-beda karakteristik dan tiap kampung bervariasi juga untuk anggarannya”, jelasnya.
Dia menyebut, ada beberapa tujuan rakor diantaranya menyelaraskan kebijakan dan program PMK di tingkat Provinsi dan Kab/Kota , Mengindentifikasi isu-isu strategis dan menyusun langkah tindak lanjut yang tepat, memperkuat koordinasi pelaksanaan program seperti P3MD, P3PD dan TEKAD serta menumbuhkan integrasi lintas sektor.
Dia berharap, Rakor dapat menghasilkan tersusunnya rencana tindak lanjut bersama antara provinsi dan Kab/Kota, Terjalinnya kolaborasi lintas sektor dan penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam mengelola program secara partisipatif dan akuntabel. (*)
Penulis : NatYo