Sorong, TopbNews – Pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang, dikuatirkan akan membuat kelompok masyarakat terbelah. Banyaknya partai politik peserta pemilu, termasuk pemilihan calon anggota legislatif jalur pengangkatan, menjadi faktor utama perpecahan di tengah masyarakat adat.
Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Dedaida mengakui akan adanya polarisasi sebelum dan setelah pemilu. Apalagi, menurut George, beberapa daerah masuk kategori rawan. Untuk itu, perlu langkah-langkah dari lembaga kesukuan mengambil peran memberi pendidikan politik kepada masyarakat adat.
“Kursi di legislatif terbatas. Jangan juga semua masuk ke ranah politik. Harus dibagi, siapa yang masuk politik, siapa yang masuk ke DPRP atau DPRK. Harus sudah ditentukan dari sekarang,” tandas George.
George juga mendorong agar pemerintah memfasilitasi tikar adat guna menjaring calon-calon potensial dari kelompok adat. Harapannya, mereka yang terjaring benar-benar keterwakilan dari masyarakat adat. Selain tikar adat, juga bisa didorong pelaksanaan pemilu adat.
“Pemerintah harus arahkan. Pemerintah harus menyiapkan dana untuk masyarakat adat,” tambah George.
Sejauh ini, lanjut dia, LMA Papua Barat menjadi organisasi kemasyarakat berbasis adat yang coba memberikan edukasi sekaligus mitigas agar tidak terjadi perpecahan di tengah masyarakat di tahun politik ini. (*)
Penulis: Sidarman