
Manokwari, TopbNews.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Papua Barat melaksanakan asistensi validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk dua dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kabupaten Manokwari.
Asistensi untuk Dokumen KLHS RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Perkotaan Manokwari dilaksanakan pada tanggal 18 November 2026, dan Dokumen KLHS RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Perkotaan Sidey digelar pada tanggal 19 November 2026 di Hotel Vitta, Sowi Kabupaten Manokwari.
Kegiatan ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian penyelenggaraan KLHS yang meliputi pembuatan dan pelaksanaan KLHS, penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS, serta validasi KLHS.
Validasi dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat, Reymond R.H. Yap menegaskan, asistensi yang digelar hari ini menindaklanjuti permohonan validasi dari Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui DLHP Kabupaten Manokwari selaku penanggung jawab kedua dokumen KLHS.
Penelaahan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Peraturan tersebut berlaku sejak 6 September 2024.
Dalam struktur kewenangan validasi, KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) tingkat kabupaten/kota divalidasi oleh gubernur. Dalam pelaksanaannya, gubernur dibantu oleh dinas lingkungan hidup provinsi dan Tim Validator KLHS.
Kepala DLHP PB menjelaskan, KLHS wajib disusun untuk RDTR agar pertimbangan lingkungan hidup menjadi bagian dari keputusan pemanfaatan ruang sejak tahap perencanaan, bukan setelah rencana ditetapkan.
“Melalui KLHS, kita dapat menilai apakah rencana pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta memahami risiko yang perlu diantisipasi. Hasil kajian ini membantu pemerintah kabupaten menentukan di mana pembangunan dapat diarahkan, kegiatan apa yang perlu dibatasi, dan kawasan mana yang perlu dilindungi,” ujar Reymond.
Asistensi diikuti oleh DLHP Provinsi Papua Barat, DLHP Kabupaten Manokwari, dan tim penyusun kedua dokumen KLHS. Pembahasan juga melibatkan Tim Validator KLHS Provinsi Papua Barat yang terdiri atas unsur perangkat daerah provinsi, instansi terkait, dan akademisi.
Tim validator menelaah tiga hal pokok meliputi : Kesesuaian antara hasil penjaminan kualitas dengan laporan KLHS; Ketepatan data yang digunakan dalam pengkajian pengaruh KRP terhadap lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan; serta Ketepatan metode yang digunakan tim penyusun.
Penjaminan kualitas sendiri dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh penyusun KRP untuk memastikan kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan.
Seluruh catatan, masukan, dan saran hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara sebagai acuan penyempurnaan kedua dokumen.
Reymond menambahkan, sesuai Pasal 54 Permen LHK Nomor 13 Tahun 2024, persetujuan validasi diterbitkan apabila laporan KLHS dinilai telah memenuhi ketentuan. Persetujuan tersebut memuat rekomendasi tindak lanjut untuk penyempurnaan rencana berdasarkan hasil KLHS.

Dalam kegiatan ini, rekomendasi tersebut berkaitan dengan penyempurnaan rancangan RDTR Perkotaan Manokwari dan RDTR Perkotaan Sidey.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Manokwari dan tim penyusun menindaklanjuti catatan dalam Berita Acara untuk menyempurnakan kedua laporan KLHS. Rekomendasi hasil kajian perlu tercermin dalam arahan pemanfaatan ruang di kedua RDTR agar pembangunan di Perkotaan Manokwari dan Sidey memperhatikan daya dukung lingkungan dan keselamatan masyarakat,” kata Kepala Dinas mengingatkan. (*/rls)