MRP PBD Serahkan 2 Raperdasus kepada Poksus DPRP

Sorong, TopbNews.com – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, Alfons Kambu menyerahkan dua dokumen Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) kepada Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua Barat Daya, Franky Umpain, Kamis (19/11).

Dua raperdasus tersebut masing-masing mengatur tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan masyarakat hukum adat. Keduanya diharapkan menjadi landasan hukum dalam memperkuat perlindungan hak masyarakat adat serta memberikan kepastian pengakuan terhadap identitas orang asli Papua.

Ketua MRP Papua Barat Daya, Alfons Kambu, mengatakan kedua Raperdasus tersebut disusun berdasarkan materi dari Bapemperda. Ia enjelaskan, Raperdasus tentang Masyarakat Hukum Adat disusun dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat adat, termasuk persoalan keberadaan serta penyebaran marga di wilayah Papua Barat Daya.

Sementara itu, Raperdasus tentang Pengakuan Orang Asli Papua memberikan perhatian khusus terhadap pengakuan anak yang lahir dari ibu asli Papua dan ayah non-Papua.

Dalam rancangan tersebut, garis keturunan ibu menjadi dasar pengakuan identitas anak, termasuk penggunaan marga dari pihak mama Papua.

“Jadi, kami fokusnya di hak orang asli Papua yang mama Papua, bapak non-Papua. Sehingga jabaran marga patrilinealnya itu adalah marga patrilineal dari mama Papua tadi”, jelas Alfons.

Menurut Alfons, kejelasan identitas dan marga sejak dini penting untuk menghindari persoalan administrasi di kemudian hari, terutama ketika anak menggunakan dokumen kependudukan maupun pendidikan, seperti akta kelahiran dan ijazah.

Ia menambahkan, Raperdasus tentang Masyarakat Hukum Adat dan Raperdasus tentang Pengakuan Orang Asli Papua telah diperkuat dengan argumentasi akademik serta sejumlah penambahan materi.

Alfons berharap pembahasan kedua rancangan tersebut dapat berjalan lebih cepat tanpa intervensi kepentingan politik, mengingat substansinya berkaitan langsung dengan kepentingan kultural masyarakat Papua.

“Harapan kami lebih cepat lebih bagus supaya masyarakat bisa kita segera sosialisasi kepada masyarakat”, ujarnya.

Ia juga meminta masyarakat bersabar menunggu proses pembahasan dan penetapan kedua Raperdasus tersebut.

Setelah mendapatkan pengesahan, MRP bersama pihak terkait akan melakukan sosialisasi di masing-masing daerah.

Sementara itu, Ketua Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya, Franky Umpain, menyampaikan apresiasi kepada MRP yang telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Raperdasus tentang Masyarakat Hukum Adat dan Raperdasus tentang Pengakuan Orang Asli Papua.

Menurut Franky, persetujuan tersebut menjadi landasan bagi DPRP Papua Barat Daya, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), untuk melanjutkan proses pembahasan dan harmonisasi bersama Kementerian Dalam Negeri.

“Ini menjadi landasan dan pijakan bagi DPR, terutama Bapemperda untuk menindaklanjuti kepada Kementerian Dalam Negeri agar segera Raperdasus ini bisa diharmonisasikan dan kemudian harapan kita segera dapat ditetapkan karena sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat di Tanah Papua”, kata Franky.

Ia memastikan Kelompok Khusus DPR Papua Barat Daya akan mengawal seluruh substansi, pokok-pokok pikiran, serta masukan MRP agar tetap terakomodasi dalam pembahasan kedua Raperdasus tersebut.

Franky juga mengajak tokoh adat, tokoh masyarakat, kaum intelektual muda, serta seluruh elemen masyarakat Papua untuk memberikan saran dan pemikiran konstruktif guna menyempurnakan kedua rancangan regulasi itu.

Menurutnya, Raperdasus tentang Masyarakat Hukum Adat dan Raperdasus tentang Pengakuan Orang Asli Papua harus benar-benar mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat sebagai penerima manfaat utama kebijakan Otonomi Khusus.

“Harapan kita, pemerintah pusat juga harus mendengar aspirasi dan suara rakyat Papua. Kalau orang Papua hari ini mintanya seperti ini, ya pemerintah pusat harus memperhatikan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan orang Papua yang sudah ditulis oleh lembaga kulturnya”, tegas Franky.

Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap aspirasi tersebut sehingga kedua Raperdasus dapat melewati tahapan harmonisasi hingga ditetapkan menjadi regulasi yang memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua. (*)

Penulis : Rian/Salmon

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hati-hati menyalin tanpa izin!