Bintuni, TopbNews.com – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRK, Kamis (16/7/2026).
Penyampaian LKPJ merupakan amanat UU No 23/2014, PP No 13/2019, dan Permendagri No 18/2020. Dokumen ini memuat capaian kinerja, program, dan pengelolaan keuangan daerah selama 2025.
“LKPJ ini bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas pemerintah kepada DPRK dan masyarakat,” kata Yohanis.
Arah pembangunan mengacu RPJMD 2025–2029 dengan visi “Teluk Bintuni Smart dan Inovatif”. Ada 6 misi, mulai dari pendidikan, kesehatan, tata kelola, ekonomi lokal, infrastruktur, hingga pelestarian budaya.
Tema 2025 adalah kemandirian ekonomi masyarakat. Kebijakan diarahkan pada peningkatan SDM, infrastruktur dasar, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Di sektor keuangan, realisasi pendapatan 2025 sebesar Rp2,62 triliun atau 86,82% dari target. PAD Rp102,7 miliar atau 93,78%. Pendapatan transfer Rp2,51 triliun atau 86,55%.
Struktur pendapatan masih didominasi transfer pusat dan provinsi 96,08%. Kontribusi PAD baru 3,92%. Pemda akan optimalkan potensi daerah dan peran Perusda untuk dongkrak PAD.
Realisasi belanja Rp2,67 triliun atau 84,50%. Rinciannya: belanja operasi Rp1,92 triliun, belanja modal Rp422,45 miliar, belanja tidak terduga Rp24,08 miliar, dan belanja transfer Rp295,60 miliar.
Awalnya APBD defisit Rp140,81 miliar, namun berhasil surplus setelah pengendalian belanja dan koordinasi DBH Migas kurang salur.
Capaian pembangunan manusia meningkat. Angka melek huruf 98,44%, rata-rata lama sekolah 8,77 tahun, harapan lama sekolah 12,63 tahun, usia harapan hidup 68,49 tahun. IPM naik jadi 70,32. Teluk Bintuni kini peringkat 3 se-Papua Barat.
Ekonomi tumbuh 7,52%. PDRB Rp57,21 triliun. PDRB per kapita Rp621,83 juta.
Infrastruktur: 93,33 km jalan dibangun, 3 plat dekker, dan 73 rumah selesai. Angka kemiskinan turun dari 29,79% ke 25,34%. Namun tingkat pengangguran terbuka naik jadi 3,63% karena bertambahnya angkatan kerja.
Pemkab kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2025 dari BPK RI Perwakilan Papua Barat. Pelayanan publik juga diperkuat lewat digitalisasi sistem pemerintahan.
Yohanis mengakui masih ada target belum tercapai karena keterlambatan transfer pusat, kondisi global, geografis, dan cuaca ekstrem.
“Kami komitmen perbaiki tata kelola dan tingkatkan pelayanan lewat kolaborasi semua pihak,” tegasnya.
Sidang ditutup dengan penyerahan LKPJ oleh Bupati kepada Ketua DPRK Romilus Tatuta. Dokumen selanjutnya dibahas DPRK untuk rekomendasi kebijakan dan program mendatang.
Hadir Wabup Joko Lingara, Sekda Ida Bagus Putu Suratna, 18 anggota DPRK, Forkopimda, dan pimpinan OPD. (*)
Penulis: Marthina Marisan