Bintuni, TopbNews.com – Kepala Bagian Data Monitoring dan Evaluasi Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Setda Provinsi Papua Barat, Vitalis Yumte memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam menjalankan program pendidikan gratis dan penguatan sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP).
Hal itu disampaikannya kepada TopbNews.com usai melakukan Kunjungan kerja Ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pemantauan sejumlah Sekolah di Kabupaten Teluk Bintuni terkait implementasi kebijakan pendidikan yang sejalan dengan amanat Otonomi Khusus Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 serta 107, pada Senin (11/5/2006).
Menurut Vitalis, Pemkab Teluk Bintuni telah menunjukkan keseriusan dalam memanfaatkan dana Otsus dan dana migas untuk menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat, khususnya anak-anak dari tujuh suku di daerah tersebut.
“Kami melihat langsung bahwa pendidikan di Teluk Bintuni benar-benar gratis. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA hingga SMK, seluruh kebutuhan sekolah seperti SPP, pakaian seragam, atribut hingga perlengkapan belajar sudah dianggarkan pemerintah daerah”, ujarnya.
Ia menilai kebijakan tersebut merupakan bukti nyata bahwa Otsus Papua berjalan dan memberi dampak langsung kepada masyarakat.
“Kalau pemerintah daerah sudah serius merencanakan kebutuhan pendidikan masyarakat, khususnya anak-anak Papua, maka itu adalah jawaban nyata dari Otonomi Khusus. Jangan lagi ada yang mengatakan Otsus gagal”, tegasnya.
Dalam pemantauannya, Vitalis juga menyoroti berbagai program beasiswa yang dijalankan Pemkab Teluk Bintuni.
Setiap tahun, anak-anak dari tujuh suku dikirim untuk menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi di Papua maupun luar Papua, termasuk kerjasama dengan Universitas Papua (UNIPA), Universitas Cenderawasih (Uncen), hingga lembaga pendidikan di Pulau Jawa.
Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk menyiapkan tenaga guru dan sumber daya manusia lokal yang nantinya kembali mengabdi di Teluk Bintuni.
Tak hanya itu, Vitalis secara khusus memberikan perhatian terhadap keberadaan SMK Negeri 1 Bintuni yang dinilainya memiliki peran strategis dalam membentuk keterampilan generasi muda Papua.
Ia menyebut, sekolah kejuruan harus menjadi fokus utama pemerintah daerah karena mampu menciptakan lulusan yang siap kerja dan mandiri.
“SMK ini seperti fajar baru bagi pendidikan di Papua. Anak-anak dilatih keterampilan otomotif, komputer, desain, percetakan dan lainnya. Mereka bukan hanya belajar teori, tetapi juga dipersiapkan untuk mandiri setelah lulus”, katanya.
Vitalis mengatakan, selama ini banyak lulusan sekolah umum yang minim keterampilan sehingga sulit bersaing di dunia kerja. Karena itu, pendidikan vokasi dinilai menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran di Papua.
“Masalah kita hari ini bukan karena anak-anak tidak pintar, tetapi karena kurikulum belum mengarahkan mereka menjadi terampil. Akhirnya banyak yang jadi sarjana, tetapi tidak siap kerja”, ujarnya.
Ia menambahkan, siswa SMK di Teluk Bintuni bahkan mendapatkan kesempatan magang di luar daerah selama beberapa bulan sebelum lulus.
Program tersebut dinilai sangat positif dalam membangun mental kerja dan pengalaman lapangan bagi siswa Orang Asli Papua.
Vitalis juga mendorong agar pemerintah daerah di Papua Barat memperbanyak sekolah kejuruan dan memperkuat dukungan anggaran pendidikan berbasis keterampilan.
Menurutnya, keberpihakan pemerintah terhadap pendidikan harus mampu menghapus angka putus sekolah dan pengangguran di Papua.
“Tidak boleh lagi ada kesenjangan akibat kebijakan yang tidak tepat sasaran. Uang negara itu uang rakyat, sehingga harus benar-benar digunakan untuk menolong masyarakat melalui pendidikan dan pelayanan yang baik”, tandasnya.
Di akhir keterangannya, Vitalis berharap daerah lain di Papua Barat dapat mengikuti langkah Teluk Bintuni dalam menerapkan pendidikan gratis dan penguatan kualitas SDM berbasis keterampilan. (*)
Penulis : Marthina Marisan