Sorong, TopbNews.com – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, Alfons Kambu, meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap persoalan anggaran pembangunan di Papua, khususnya terkait Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Permintaan tersebut disampaikan Alfons saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI dengan perwakilan daerah khusus Provinsi Papua Barat Daya, di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (14/9/2026).
Dalam forum itu, Alfons mengatakan pembangunan di Papua tidak dapat hanya mengandalkan Dana Otsus. Menurutnya, DAU juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat di daerah.
Ia menilai persoalan anggaran menjadi salah satu hal yang perlu segera dibicarakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan kesenjangan pembangunan antardaerah.
“Dana Otsus tidak hanya untuk membangun semuanya itu, tetapi DAU itu harus ada”, kata Alfons dalam forum tersebut.
Menurut dia, masyarakat di Papua masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan yang membutuhkan dukungan anggaran secara berkelanjutan. Karena itu, keberadaan Dana Otsus tidak seharusnya dipandang sebagai pengganti seluruh sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Alfons juga menyoroti kondisi di wilayah Pegunungan Barat Daya yang menurutnya membutuhkan perhatian pemerintah, terutama dalam pembangunan infrastruktur dasar.
Ia mengatakan, ketika pembangunan tidak berjalan maksimal, kesenjangan di tengah masyarakat akan semakin terasa.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan di Papua.
“Sehingga kanalisasi pembangunan itu tidak ada kesenjangan”, ujarnya.
Selain persoalan anggaran, Alfons juga mengaitkan pembangunan dengan kondisi keamanan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Maybrat.
Menurut dia, pembangunan tidak akan berjalan maksimal apabila situasi keamanan belum kondusif. Sebaliknya, persoalan keamanan juga tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong agar pemerintah pusat melihat persoalan Papua secara menyeluruh, mulai dari pembangunan, anggaran, keamanan, hingga pendekatan sosial dan budaya.
Alfons berharap DPD RI yang melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat Daya dapat membawa aspirasi tersebut ke tingkat pemerintah pusat.
Ia menilai perhatian pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar masyarakat di daerah dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih merata.
“Untuk itu DPD RI saya berharap supaya ini diterjemahkan ke pusat. DAU dan bantuan itu tercipta di dalam Otsus, supaya bisa mengeliminasi perbedaan atau kesenjangan yang ada”, katanya.
Menurut Alfons, penguatan dukungan anggaran harus berjalan bersamaan dengan upaya menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan keamanan yang masih terjadi di Papua.
Ia berharap kebijakan pemerintah pusat ke depan tidak hanya berorientasi pada pengalokasian dana, tetapi juga memastikan anggaran tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat kampung dan distrik. (*)
Penulis : Rian Lahindah