Manokwari, TopbNews.com – Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Papua Barat Daya, Alfons Kambu, menegaskan bahwa BMP siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal program nasional, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
“BMP ini bukan ormas baru. Sejak awal, kami berdiri untuk memperkuat integrasi bangsa, menepis perbedaan, dan memperjuangkan hak politik orang asli Papua”, ujar Alfons kepada media ini, Minggu (12/4).
Menurutnya, BMP sudah berkontribusi dalam sejarah politik Papua, termasuk memperjuangkan kursi OAP di DPRP melalui Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 dan 4 UU Otonomi Khusus. Kini, BMP telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat adat di enam provinsi.
Namun, ia tak memungkiri bahwa masih banyak pihak yang salah paham soal peran dan tujuan BMP.
“Banyak yang masih negative thinking tentang BMP. Padahal, kami hanya ingin membina dan memperkuat wawasan kebangsaan masyarakat Papua, sekaligus meneruskan semangat para pejuang terdahulu seperti tokoh-tokoh Pepera”, jelasnya.
Dalam hal ini, Alfons juga menyoroti pentingnya sinergi antara BMP dan pemerintah dalam menjalankan program strategis nasional, salah satunya program makanan sehat bergizi. Ia menyebutkan bahwa selain berdampak pada gizi anak-anak, program ini juga menggerakkan ekonomi lokal.
“Pasar rakyat hidup karena kebutuhan dapur besar di setiap kabupaten/kota bisa disuplai dari hasil tani, ternak, hingga perikanan lokal. Ini langkah konkret untuk menekan pengangguran dan menghidupkan ekonomi masyarakat”, katanya.
Menyusul Munas BMP yang baru digelar di Provinsi Papua, Ia juga mendorong agar pemerintah pusat, khususnya melalui kementerian terkait, segera mengeluarkan aturan resmi dalam bentuk Perpres untuk mendukung program-program strategis tersebut.
“Kalau ada aturan yang jelas, pemerintah daerah bisa siapkan tenaga ahli gizi, tenaga kesehatan, dan berkoordinasi dengan TNI-Polri. Semua bisa dikontrol secara sistematis,” ujarnya.
Alfons menutup dengan menegaskan bahwa BMP akan terus berada di garda depan mendukung visi Presiden dan pembangunan Papua ke depan.
“Kalau daerah diberi ruang, maka yayasan-yayasan lokal bisa jadi pelaku ekonomi. Jangan semua dimonopoli pusat. Biarkan rakyat Papua jadi tuan rumah di tanah sendiri,”, pungkasnya.
Penulis : Redaksi