Manokwari, TopbNews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mendorong penguatan layanan keuangan digital serta perluasan program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) untuk menjawab tantangan geografis dan keterbatasan konektivitas di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kepala OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Budi Rahman, mengatakan kondisi geografis Papua Barat yang sangat luas, baik dari sisi daratan maupun lautan, menjadi salah satu tantangan utama dalam memperluas akses layanan keuangan masyarakat.
Menurutnya, konektivitas antardaerah masih belum merata. Sejumlah wilayah bahkan belum memiliki akses jalan darat yang terhubung dengan baik.
Kondisi tersebut diperparah dengan belum meratanya jaringan telekomunikasi.
“Geografis Indonesia di wilayah itu sangat luas, baik daratan maupun lautan. Konektivitasnya belum terjangkau secara baik”, kata Budi dalam kegiatan Journalist Update Perkembangan Sektor Jasa Keuangan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, di Manokwari, Selasa (18/8/2027).
Budi mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi industri jasa keuangan untuk menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terpencil.
Karena itu, OJK terus mendorong perbankan dan lembaga keuangan untuk mencari solusi agar masyarakat tetap dapat memperoleh layanan keuangan meskipun berada jauh dari kantor cabang maupun pusat perkotaan.
Salah satu solusi yang didorong adalah pemanfaatan layanan perbankan digital. Menurut Budi, layanan digital dapat membantu masyarakat yang telah memiliki akses jaringan telekomunikasi untuk melakukan berbagai transaksi tanpa harus datang langsung ke kantor bank.
OJK juga mendorong perbankan memperluas jaringan layanan serta menghadirkan fitur yang semakin beragam, namun tetap sederhana dan mudah digunakan masyarakat.
Namun, layanan digital masih menghadapi kendala di wilayah yang belum memiliki jaringan telekomunikasi. Untuk menjawab persoalan tersebut, OJK mengandalkan program Laku Pandai.
“Laku Pandai itu adalah layanan keuangan tanpa kantor. Layanan keuangan yang bisa menjangkau masyarakat di daerah-daerah terpencil yang tidak ada kantor cabang dari perbankan”, jelasnya.
Melalui skema tersebut, bank dapat menunjuk masyarakat setempat sebagai agen layanan perbankan. Agen tersebut dapat membantu masyarakat melakukan transaksi seperti setor tunai, tarik tunai, transfer hingga menerima informasi pengajuan kredit untuk diteruskan kepada pihak perbankan.
Budi mencontohkan Agen BRILink sebagai salah satu implementasi Laku Pandai yang dinilai mampu membantu memperluas akses layanan keuangan masyarakat.
Menurutnya, keberadaan agen perbankan di tengah masyarakat sangat penting karena masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan dasar perbankan.
“BRILink itu sangat membantu. Cukup jaringannya setinggi seluler saja, 2G saja, itu sudah bisa untuk transaksi melalui EDC-nya”, ujarnya.
Selain memperluas layanan digital dan agen perbankan, OJK juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendorong perbaikan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
Budi menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya perluasan akses keuangan masyarakat.
OJK, kata dia, akan terus mendorong berbagai pihak untuk mencari solusi yang sesuai dengan kondisi geografis Papua Barat dan Papua Barat Daya.
“Kita tidak bisa menyerah begitu saja dengan kondisi. Kita tidak bisa menunggu kapan akan ada jalan di sana atau kapan ada tower BTS yang semakin terbuka di wilayah kita. Kita memang harus punya inisiatif untuk mencari solusi atas hal tersebut”, tegas Budi.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan sekaligus memastikan masyarakat di wilayah terpencil Papua Barat dan Papua Barat Daya tetap memiliki akses terhadap layanan perbankan dan pembiayaan. (*)
Penulis : Rian Lahindah