Manokwari, TopbNews.com – Anggota DPR Papua Barat, Aloysius P. Siep, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap program-program dalam APBD Papua Barat Tahun 2026 sebelum seluruh kegiatan dijalankan.
Permintaan tersebut disampaikannya sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR guna memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar berjalan sesuai mekanisme serta aturan yang berlaku.
Aloysius menekankan pentingnya langkah pencegahan sejak awal, terutama untuk memastikan seluruh program yang akan dibiayai APBD telah melalui prosedur resmi dan tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Menurutnya, pengawasan di tahap awal sangat penting agar tidak ada program atau kegiatan yang tiba-tiba muncul tanpa melalui proses perencanaan yang sah.
“Sebelum APBD 2026 dan seluruh kegiatan dijalankan, saya minta agar KPK dapat ikut mengecek program-program yang ada. Semua harus berjalan sesuai mekanisme. Jangan sampai ada program yang tidak melalui sistem, tidak tercatat dalam SIPD, tetapi tiba-tiba muncul dan dilaksanakan”, ujar Aloysius.
Ia menegaskan, hal tersebut disampaikannya sebagai bagian dari tanggung jawab pengawasan agar tata kelola anggaran daerah tetap transparan dan akuntabel.
“Ini penting saya sampaikan sebagai tugas dan fungsi pengawasan, supaya tidak ada program yang ‘lompat jendela’ atau muncul di luar prosedur yang semestinya”, tegasnya.
Aloysius berharap keterlibatan KPK dapat menjadi langkah antisipatif untuk mencegah potensi penyimpangan sejak dini, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah di Papua Barat. (rls/*)