Manokwari, TopbNews.com – Komisi III DPR Papua Barat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026.
Pertemuan tersebut digelar di Manokwari dan dihadiri Direktur Utama (Dirut), PT Padoma (Papua Doberai Mandiri), Allan S. Hursepuny sebagai salah satu BUMD Pemprov Papua Barat.
Dalam RDP tersebut, Allan memaparkan kondisi aset dan program strategis yang dikelola perusahaan. Ia menyebutkan bahwa PT Padoma memiliki beberapa aset penting yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.
“PT Padoma mendapat jatah LNG sebesar 20 MMSCFD, memiliki insinerator pengolahan limbah B3 di Manokwari yang merupakan salah satu yang terbesar di Papua, serta mengelola satu unit pesawat Grand Caravan untuk menunjang mobilitas dan kegiatan operasional”, terang Allan dalam wawancaranya.
Ia menegaskan bahwa seluruh aset tersebut sudah tersedia dan siap dimanfaatkan secara maksimal. Namun, menurutnya, faktor paling penting dalam pengelolaan BUMD adalah kualitas sumber daya manusia.
“Program yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan SDM yang memadai. Karena itu, penguatan SDM menjadi prioritas utama kami”, ujarnya.
Komisi III DPR Papua Barat mengapresiasi penyampaian dari PT Padoma dan OPD lainnya, serta menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan agar perencanaan anggaran tahun 2026 sesuai kebutuhan pembangunan di Papua Barat.
RDP ini menjadi bagian dari tahapan penyusunan APBD 2026 yang berfokus pada efektivitas penggunaan anggaran, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan ekonomi daerah melalui program-program strategis. (*)
Penulis : Rian Lahindah