Oleh : Papuan Centre
PEMEKARAN wilayah menjadi enam provinsi di Tanah Papua sejatinya bertujuan mendekatkan pelayanan dan menguatkan afirmasi bagi Orang Asli Papua (OAP).
Namun, langkah ini justru mengekspos kelemahan fundamental Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus): definisi OAP yang terlalu generik.
Krisis identitas politik ini melahirkan Trilema Otsus konflik politik, disparitas ekonomi, dan kerentanan hukum/geopolitik yang hanya dapat diurai melalui penguatan peran Majelis Rakyat Papua (MRP).
- Titik Krusial Politik : Konflik Otentisitas Internal
Secara politik, UU Otsus mensyaratkan jabatan strategis (Gubernur, Bupati) harus diisi OAP, tetapi tanpa membedakan OAP suku mana dan wilayah adat mana. Tanah Papua terbagi atas tujuh Wilayah Adat/Budaya : Mamta, Saireri, La Pago, Mee Pago, Anim Ha, Bomberai, dan Domberai, yang masing-masing memiliki kedaulatan adat.
Pemekaran telah mempertegas batas-batas ini.
Membiarkan OAP dari, misalnya, Wilayah Adat Mamta (Jayapura) memimpin di Papua Tengah (Wilayah Adat Mee Pago) adalah sah secara administrasi, tetapi cacat secara legitimasi kultural.
Hal ini memicu konflik horizontal dan kecemburuan suku lokal, karena hak politik yang dijamin Otsus justru dinikmati oleh elite OAP non-lokal.
Ini adalah ironi : afirmasi yang seharusnya memberdayakan suku lokal, kini berpotensi memfasilitasi kolonialisme OAP internal.
- Disparitas Ekonomi : Celah Bagi Oligarki Baru
Ambiguitas definisi OAP langsung berdampak pada distribusi sumber daya ekonomi.
Pemekaran melipatgandakan pusat proyek dan aliran Dana Otsus.
Jika filter OAP tidak diperketat, elite OAP dengan modal dan jaringan kuat yang seringkali berasal dari luar wilayah provinsi baru akan mudah merebut konsesi, lisensi, dan proyek-proyek besar.
Hal ini menciptakan oligarki ekonomi baru yang didominasi OAP mobile.
Akibatnya:
- Marjinalisasi Suku Lokal :
OAP asli di wilayah tersebut, yang memiliki akses modal lemah, terpinggirkan dari manfaat ekonomi pemekaran. - Kebocoran Dana Otsus :
Dana yang dimaksudkan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Papua justru terakumulasi pada segelintir elite OAP, memicu disparitas ekstrem antara elite dan masyarakat adat di tingkat kampung.
Afirmasi ekonomi berubah fungsi dari alat pemerataan menjadi alat konsolidasi kekayaan oleh segelintir OAP yang pandai memanfaatkan celah hukum.
- Konsekuensi Hukum dan Geopolitik
Konflik otentisitas OAP membawa risiko hukum dan geopolitik yang tinggi.
- Hukum :
Ketidakpuasan suku lokal atas terpilihnya OAP non-lokal dapat berujung pada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan ini didasarkan pada pelanggaran hak-hak masyarakat hukum adat yang dijamin konstitusi.
Jika berhasil, hasilnya adalah ketidakpastian hukum dan potensi pembatalan hasil Pilkada di provinsi baru.
- Geopolitik :
Konflik internal antarsuku OAP akibat perebutan kekuasaan akan dilihat oleh komunitas internasional, terutama melalui forum PBB dan Kepulauan Pasifik, sebagai bukti kegagalan sistem afirmasi Indonesia.
Narasi ini akan dieksploitasi pihak-pihak yang kritis terhadap Jakarta, memperkuat tudingan bahwa Otsus dan pemekaran hanya alat politik yang tidak efektif dalam melindungi kedaulatan dan hak-hak dasar OAP.
- Solusi : Menguatkan Mandat Majelis Rakyat Papua (MRP)
Penyelesaian trilema ini terletak pada rekonstruksi hukum yang harus diinisiasi dan dijaga oleh MRP.
Dengan pembentukan enam MRP di enam provinsi, institusi ini harus dioptimalkan sebagai benteng kedaulatan adat.
MRP memiliki mandat untuk memberikan persetujuan terhadap calon Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup OAP.
Mandat ini harus diterjemahkan ke dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang mengikat definisi OAP dengan keterikatan genealogis atau kultural pada wilayah adat di provinsi yang bersangkutan.
Peran Kunci MRP :
- Pengesahan Perdasus Otentisitas: Mendorong Perdasus yang mewajibkan calon OAP menyertakan dokumen pengakuan dari Lembaga Adat Lokal sebagai bukti keterikatan.
- Verifikasi Kultural: MRP harus bertindak sebagai filter yang mencegah OAP elite dari luar wilayah adat merebut kursi politik, demi menjamin kepemimpinan yang memiliki legitimasi sosiokultural yang mendalam.
MRP adalah jangkar yang dapat menjembatani jurang antara definisi hukum OAP yang generik dan tuntutan otentisitas partikularistik pasca-pemekaran.
Tanpa peran tegas MRP, Otsus akan terus menjadi janji yang tidak tersampaikan, dan pemekaran hanya akan menjadi panggung baru bagi perebutan kekuasaan antarelite OAP, meninggalkan masyarakat adat pemilik ulayat dalam kekecewaan dan kerentanan. (*)