Manokwari, TopbNews.com – Kepala Regional BGN Papua Barat, Ericka Werinussa, menyampaikan bahwa pihaknya terus mengupayakan penyediaan makanan yang memadai bagi penerima manfaat program pemerintah di wilayah tersebut.
Ia mengakui mungkin masih ada kekurangan di lapangan karena kendala harga dan distribusi, namun tim BGN selalu berusaha menghadirkan porsi yang seimbang, baik dari sisi lauk maupun sayur, serta berupaya untuk terus melakukan perbaikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ericka dalam kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari, Kamis (14/8/2025).
Ericka juga menanggapi kritik soal transparansi harga makanan. Menurutnya, harga per porsi berbeda di setiap kabupaten, antara lain:
Kabupaten Manokwari: Rp10.000. Kabupaten Manokwari Selatan: Rp16.000
Kabupaten Teluk Bintuni: Rp16.000
Kabupaten Teluk Wondama: Rp14.000
Kabupaten Pegunungan Arfak: Rp17.000
Kabupaten Fakfak: Rp16.000
Kabupaten Kaimana: Rp13.000
“Untuk Manokwari, Rp10.000 itu sangat sulit. Beli nasi telur di warung saja sudah Rp15.000. Tapi tim kami tetap berusaha agar uang itu bisa menjadi satu porsi makanan layak”, ujarnya.
Ia menambahkan, hingga kini, di Papua Barat terdapat 26 SPPG (Satuan Penyedia Program Gizi) yang tersebar di berbagai Kabupaten. Di Manokwari sendiri ada 14 SPPG, Fakfak 2, Kaimana 2, Teluk Bintuni 2, sementara Pegunungan Arfak masih kosong karena terkendala ketiadaan mitra yayasan.
Program ini mempekerjakan 562 karyawan lokal di Papua Barat. Para pekerja harian mendapatkan bayaran antara Rp100.000 hingga Rp130.000 per hari, dibayarkan setiap 10 hari.
Menurut data BGN Papua Barat, hingga saat ini sudah ada 48.854 penerima manfaat yang terdiri dari siswa TK hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta satu sekolah luar biasa (SLB) di Manokwari.
Ericka menegaskan, pihaknya terus berbenah, termasuk rencana pembukaan dapur satelit di kampung-kampung yang akan memanfaatkan rumah warga sebagai lokasi pengolahan makanan.
“Kami bersyukur karena rekan-rekan di lapangan mampu mengelola dana yang ada, meski terbatas, untuk menghasilkan makanan yang layak bagi penerima manfaat”, pungkasnya. (*)
Penulis : Rian Lahindah