Manokwari, Topbnews.com – Ketua Forum Warga Terdampak Pembangunan Gardu Induk dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kelurahan Amban, Charles Worabai, bertemu dengan Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat yang terdampak proyek tersebut. Pertemuan ini berlangsung di Manokwari, Senin (17/2).
Charles Worabai menjelaskan bahwa warga telah beberapa kali mengajukan keberatan kepada pemerintah daerah, PLN pusat maupun daerah, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan yang memuaskan.
“Kami sudah menyurat ke direktur PLN di Jakarta, kantor PLN di Manokwari, hingga Unit Pelaksana Transmisi (UPT), tetapi follow-up sangat lambat bahkan hampir tidak ada respons yang jelas,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, Yorrys Raweyai menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan ini tidaklah mudah mengingat proyek ini merupakan bagian dari pembangunan strategis nasional.
“Ini adalah proyek besar dan kompleks yang membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya. Namun, kami akan membantu mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat,” kata Yorrys.
Salah satu kekhawatiran utama warga adalah dampak dari radiasi elektromagnetik yang ditimbulkan oleh jaringan tegangan tinggi terhadap kesehatan penduduk sekitar. Jalur transmisi SUTT ini melintasi beberapa kawasan pemukiman, termasuk asrama mahasiswa.
“Kami khawatir efek jangka panjangnya terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan mahasiswa yang tinggal di sekitar gardu induk,” ujar Charles.
Warga mengusulkan dua alternatif solusi, yakni pemindahan jalur transmisi ke lokasi yang lebih aman atau pemasangan kabel bawah tanah seperti yang diterapkan di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu, mereka juga mempertanyakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) proyek ini yang dinilai tidak melibatkan ahli dari bidang terkait, terutama dalam aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Menindaklanjuti pertemuan ini, warga direncanakan akan bertemu dengan beberapa senator asal Papua Barat untuk memperkuat aspirasi mereka.
“Besok kami akan bertemu dengan anggota DPD RI dari Dapil Papua Barat”, kata Charles.
Warga juga telah mendapatkan pendampingan hukum untuk memastikan perjuangan mereka memiliki landasan yang kuat secara regulasi.
“Pengacara kami telah membantu menyusun berbagai surat resmi yang kami kirimkan ke pihak-pihak terkait”, tambahnya.
Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait segera mencari solusi yang adil dan tidak merugikan warga terdampak.
“Kami ingin tidur dengan tenang tanpa kekhawatiran kesehatan untuk anak-anak dan cucu kami di masa depan”, ujar Charles mengakhiri. (*/KY)