Manokwari, TopbNews.com – Pemerintah melalui BP3OKP didesak untuk meminta kuota formasi khusus bagi anak papua, untuk menjadi Hakim dan Jaksa.
Hal ini mencuat dalam sesi diskusi Musrenbang Otsus dan RKPD Provinsi Tahun 2027, yang disampaikan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat, Origenes Ijie, Kamis (7/5) di Ballroom Aston Niu, Manokwari.
Menurutnya, kondisi rill saat ini hanya terdapat 10 anak papua yang menjadi hakim. Kemudian yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan cuma dua orang.
“Itupun satu orang sudah di non-jobkan jadi hakim non palu”, terangnya.
“Oleh sebab itu melalui Musrenbang ini, kami minta kepada pemerintah daerah melalui BP3OKP untuk sampaikan kepada Jaksa Agung dan Ketua MA untuk siapkan formasi khusus bagi anak papua untuk menjadi hakim dan Jaksa”, ujarnya menambahkan.
Lanjut Ijie, bila sekitar 3000 anak papua bisa mendapat kesempatan menjadi polisi, maka kuota 200 hakim dan Jaksa bagi anak papua seharusnya bukan hal yang sulit.
“Kami anak papua juga bisa jadi bagian dari jaksa dan hakim. Soal biaya, kami punya dana otsus untuk membiayai itu”, tegas Ijie.
Menutup usulannya, Origenes Ijie mendesak agar 200 kuota formasi anak papua untuk hakim dan Jaksa tersebut dapat terealisi tahun ini.
” Kuota 200 itu harus ada di tahun ini 2026″, pungkasnya.
Penulis : Tesan