Manokwari, TopbNews.com – Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw minta para delegasi dari delapan daerah keistimewaan dan kekhususan membawa semangat perubahan bagi daerahnya masing-masing, guna kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikan Waterpauw saat menutup Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Rabu (27/9) malam.
“Banyak yang kita lalui bersama sebagai anggota Fordasi. Dan pertemuan selama dua hari ini kita harapkan menghasilkan hal-hal yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Pj Gubernur Waterpauw.
Menurut Waterpauw, keistimewaan dan kekhususan yang diberikan kepada 9 provinsi ini adalah wujud penghargaan negara. Karena itu, penghargaan ini harus dimanfaatkan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat.
“Tidak semua daerah di Indonesia menjadi daerah keistimewaan dan kekhususan kecuali kesembilan daerah kita ini, dan ini adalah kepercayaan negara kepada kita,’’ ucapnya.
Waterpauw mengapresiasi perwakilan masing-masing daerah yang telah tampil dengan materi, ide dan konsep untuk bersama-sama memajukan daerah desentralisasi sebagai daerah keistimewaan dan kekhususan.
“Untuk narasumber yang telah memberikan pola pikir, konsep yang bermanfaat bagi kami, terimakasih banyak, semoga tugas yang baik bagi kita semua dalam rekomendasi PESAN MANOKWARI kedepan dapat membantu Pimpinan Negara,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, sebagai tuan rumah, Waterpauw menyampaikan terima kasih atas kehadiran para delegasi hingga berakhirnya kegiatan.
“Mungkin banyak kekurangan dan keterbatasan selama pelaksanaan forum ini, karena itu pesan kami bawa yang positif saja, yang indah-indah saja dari Papua Barat, yang kurang-kurang diamati dan disimpan saja, inilah semua daya dan sumber yang kami punya semoga berkenan, Terima kasih,” tutup Waterpauw disambut tepuk tangan para hadirin.
Penutupan Rakor Fordasi selain dihadiri sembilan anggota FORDASI, turut hadir Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri, Valentinus Sudarjanto; Deputi SETWAPRES RI bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai; dan Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Irene Manibui.
Penulis : Tesan