Sorong, TopbNews.com – Tahapan pencairan dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun anggaran 2025 ke Provinsi Papua Barat masih mengalami kendala. Mirisnya, sejumlah pihak mempertanyakan kerja pemerintah provinsi Papua Barat.
Merespon keluhan sejumlah pihak, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat langsung mengecek akar persoalan perihal kendala proses pencairan dana otsus di Jakarta.
Wakil Ketua II DPR Provinsi Papua Barat, Syamsudin Seknun dalam keterangan pers kepada wartawan, Senin (26/5/2025) mengungkap akar persoalan telatnya pendropan dana Otsus berkaitan dengan laporan administrasi tentang pertanggung jawaban tahun 2024.
Seknun mengatakan laporan pertanggungjawaban dari OPD yang mengelola anggaran Otsus belum disampaikan, alhasil sudah masuk triwulan kedua tahun 2025, pemerintah pusat blm mentransfer dana tersebut ke Pemprov Papua Barat.
“OPD yang mengurus pengelolaan dana otsus belum memasukan pertanggung jawaban administrasinya sehingga kendala pencairan tahun 2025 disitu,” ucap Sase kepada awak media.
Sase minta Bappeda Papua Barat harus selektif memberikan catatan terkait OPD mana yang terlambat menyiapkan laporan pertanggung jawaban dan dokumen perencanaan RKPD setiap tahun berjalan.
Pasalnya, opini terbangun di publik bahwa proses pencairan dana otsus disebabkan karena persoalan efisiensi anggaran, isu ini ditepis politisi NasDem ini.
Legislator Papua Barat dua periode itu mengingatkan kepada pimpinan OPD yang mengelola dana otsus agar serius bekerja.
“Jangan karena ulah kalian kemudian nanti opini yang terbangun di masyarakat bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat tidak memiliki kemampuan untuk mengurus dana otsus ditransfer dari pusat ke daerah,” tegas Sase.
Mantan Wakil Ketua Bapemperda DPR Papua Barat ini menegaskan bahwa kebiasaan pimpinan OPD pada saat penyusunan APBD berdebat dengan TAPD untuk minta tambahan anggaran tetapi saat pertanggung pengelolaannya selalu terlambat, hal ini akan berimplikasi pada serapan anggaran dan memperlambat transfer dana dari pusat.
“Kami perlu pertegas bahwa kalau memungkinkan OPD – OPD yang tidak selektif dan profesional, maka minta hal ini jadi catatan khusus untuk Gubernur Papua Barat segera mengevaluasi kinerja mereka,” tegasnya lagi. (rls)