Manokwari, TopbNews.com – Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere melakukan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Masa Jabatan 2023 – 2028, Rabu (24/1).
Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Ketua MRP Papua Barat, Judson Ferdinandus Waprak, Wakil Ketua I, Maxi Nelson Ahoren dan Wakil Ketua II, Fransina Versila Himdom, berlangsung di Auditorium PKK Provinsi Papua Barat, di Arfai.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere menyampaikan bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2021, Majelis Rakyat Papua Barat merupakan lembaga representasi kultural orang asli Papua di Papua Barat yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka melindungi hak-hak orang asli Papua dengan memperlihatkan kepada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan agama.
“Berdasarkan tugas dan wewenang serta haknya yang telah diatur dalam undang-undang, penjelasan ini memberi pesan penting kepada kita semua bahwa dalam konteks penyerahan otonomi khusus dan pencapaian tujuannya di Provinsi Papua Barat, MRP memiliki kedudukan penting dan fungsi yang strategis”, ujar Pj Gubernur Ali Baham Temongmere.
ABT berpesan kepada Pimpinan MRP Papua Barat yang baru dilantik, agar melaksanakan amanah yang dipercayakan masyarakat Papua dengan penuh rasa tanggung jawab.
Ia berharap, para Pimpinan dan anggota MRP Papua Barat senantiasa membangun komunikasi dan kerjasama yang produktif dan saling menghargai dengan Forkopimda Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Pusat.
Selain itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Pimpinan dan anggota MRP mengatur finansial serta berpedoman pada sumpah janji yang telah diucapkan bahwa lembaga apapun di Republik ini semua ada batas-batas kewenangannya walaupun jabatan atau lembaga ini disebut yang dimuliakan tetapi didalam pemerintahan tetap ada kesetaraan dalam pemerintahan.
“Oleh karena itu mari kita saling menjaga kesetaraan ini dengan saling menghormati, saling berkolaborasi, saling koordinasi dan saling bersinergi bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua dan khususnya Papua Barat apalagi di era otonomi khusus ini”, pesan ABT.
Hal ini ditekankan Pj Ali Baham karena menurutnya, masyarakat asli Papua masih banyak yang tertinggal jauh dari berbagai aspek. Dan ini menjadi tantangan tidak hanya bagi Pemerintah saja tapi juga MRP Papua Barat.
“Orang asli Papua masih banyak yang tinggal di bukit-bukit, di lembah-lembah, di gunung, lampu belum punya dan lain sebagainya. Ini tantangan buat kita semua. Oleh karena itu sambil kita juga berupaya meningkatkan pendapatan kita tetapi juga tetap mengasah hati nurani kita untuk terus bagaimana memberikan perhatian. Saya minta kepada Pimpinan MRP PB kiranya hal ini dapat menjadi perhatian dan ditidaklanjuti”, harapnya.
Ketua MRP Papua Barat, Judson Ferdinandus Waprak menyampaikan, akan memimpin lembaga representasi kultural orang asli Papua, sesuai dengan marwah dan tujuan pemerintah membentuk lembaga ini.
“Kehormatan diri MRPB, harga diri MRPB, dan nama baik MRPB atau disebut dalam kata lain sebagai Marwah MRPB, akan saya dudukkan pada tempat tertinggi dan saya jaga secara baik dan benar. Secara eksplisit, nilai-nilai dasar pembentuk Marwah MRPB telah terkandung di dalam sumpah janji kami sebagai anggota dan Pimpinan MRPB”, katanya sembari menambahkan, sebagai pimpinan dan anggota akan bersungguh-sungguh bekerja melindungi dan memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua sebagai warga negara Indonesia dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lebih lanjut ia menuturkan, akan melanjutkan hal-hal baik yang telah diwariskan dan prestasi yang telah dicapai oleh kepemimpinan periode yang lalu. Menurutnya, kinerja MRPB akan difokuskan pada pencapaian tujuan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat, Yaitu bersama pemerintah dan pemerintah daerah mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran sebesar-besarnya bagi orang asli Papua.
“Untuk mencapai tujuan Otonomi Khusus itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya memohon bantuan dan kerja sama yang saling menguatkan dan saling menghargai dari Bapak/Ibu sekalian pimpinan dan anggota Forkopimda Provinsi Papua Barat dan Forkopimda Kabupaten. Jika nanti dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, serta hak MRPB terdapat kekeliruan dan kekurangan, kami siap menerima kritikan dan saran yang produktif”, ucapnya.
Sementara kepada rakyat Provinsi Papua Barat, baik itu orang asli Papua dan saudara-saudara suku Nusantara, Ferdinandus Waprak minta kerjasama untuk saling membantu, menghargai dan mempercayai MRPB. Sebab MRPB memiliki 3 (tiga) fondasi dasar perlindungan hak-hak orang asli Papua, yaitu: Pertama, penghormatan terhadap adat dan budaya; Kedua, pemberdayaan perempuan; dan Ketiga, pemantapan kerukunan hidup beragama. Ketiga fondasi dasar ini diaktualisasikan oleh Kelompok Kerja Adat, Kelompok Kerja Agama, dan Kelompok Kerja Perempuan.
“Saya mengajak kita semua, mari bergandengan tangan dan bersatu menjaga dan membangun Provinsi kita tercinta ini. Menjadikan Provinsi Papua Barat sebagai rumah besar yang aman dan damai, tempat hidup dan berlindung yang membahagiakan, penuh penuh pengharapan dan peradaban, serta makmur dan sejahtera bagi semua makhluk ciptaan Tuhan”, pungkasnya.
Turut hadir, Pj Sekda, Kapolda Papua Barat, Kajati, Kabinda Papua Barat, Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Kepala Suku Besar Arfak, Pimpinan OPD dan undangan lainnya.
Penulis : Tesan