Sorong, TopbNews.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI membuka kantor perwakilan di 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) masing-masing Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
BPK juga melakukan mutasi jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Sertijab Kepala BPK Perwakilan Papua dari pejabat lama Slamet Riyadi kepada Bhuono Agung Nugroho, selanjutnya Kepala BPK Perwakilan Papua Barat yang sebelumnya dijabat Ahmad Luthfi H. Rahmatullah diserahterimakan kepada pejabat baru, Agus Priyono.
Selain itu, perkenalan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, Ferdinan Pelembangan, Kepala BPK Perwakilan Papua Tengah Subagyo, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan, Amin Adab Bangun dan Rahmadi sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.
Serahterima jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua dan Papua Barat serta perkenalan kepala BPK Perwakilan 4 DOB berlangsung di Ballroom Hotel Vega Kota Sorong, Kamis (24/4/2025) dihadiri anggota VI BPK RI, H. Fathan Subchi, Direktur PKN VI BPK Laode Nursiadi, Pimpinan DPRP, DPRK, Kepala Daerah dan Forkopimda se-Tanah Papua.
Anggota VI BPK RI H. Fathan Subchi mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas pemeriksaan keuangan negara dengan mengedepankan pendekatan preventif (pencegahan) dalam rangka menutup celah-celah korupsi yang berpotensi terjadi.
Ditegaskannya bahwa BPK harus berperan aktif dalam upaya penguatan sistem pengendalian intern entitas melalui komunikasi yang efektif, pendampingan kepada entitas, dan sharing knowledge baik dalam bentuk bimtek atau focus group discussion.
“Kita tidak bangga dengan banyaknya temuan pemeriksaan”, kata Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi dalam sambutanya.
Kegiatan ini bagian dari komitmen bersama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur pelaksana BPK di wilayah Papua dan Papua Barat, termasuk daerah otonom baru.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Gubenur se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa menyampaikan, momentum ini bukan sekedar pergantian jabatan tetapi juga wujud kesinambungan tanggung jawab dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan negara di Tanah Papua.
“Kami berharap koordinasi dan komunikasi yang telah terjalin dengan bak selama ini bisa semakin ditingkatkan, BPK bukan hanya sebagai lembaga pemeriksa tetapi juga mitra strategis dalam mendorong pemerintah daerah agar lebih akuntabel dan bertanggung jawab kepada rakyat”, ungkap Meki Nawipa.
Gubenur Provinsi Papua Tengah itu juga mengajak semua pihak untuk bekerjasama dengan mengedepankan semangat keterbukaan, integritas dan pengabdian demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Papua.
Senada, Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengharapkan BPK sebagai mitra strategis bersama pemerintah daerah dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. (*/rls)