Bintuni, TopbNews.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Teluk Bintuni, Ida Bagus Putu Suratna, membuka kegiatan Konsultasi Publik I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Bintuni di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati Teluk Bintuni, Selasa (10/11).
Sekda menegaskan pentingnya penyusunan dokumen RDTR dan KLHS sebagai pedoman penataan ruang serta arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Sekda menjelaskan bahwa cakupan wilayah perencanaan RDTR Perkotaan Bintuni telah disepakati, mulai dari wilayah Bintuni Barat hingga Kampung Antimu Pasamai.
Menurutnya, penyusunan dokumen tersebut perlu diselaraskan dengan rencana pembangunan infrastruktur strategis daerah, termasuk pembangunan bandara dan pelabuhan di Kabupaten Teluk Bintuni.
“Harapan kita wilayah perencanaan RDTR ini juga dapat memperhatikan kawasan pembangunan bandara dan pelabuhan. Karena itu, perlu arahan dari Kementerian ATR/BPN, apakah kawasan tersebut dibuatkan RDTR tersendiri atau diintegrasikan dalam satu dokumen perencanaan”, katanya.
Pemda juga akan membentuk tim teknis penyusunan RDTR serta kelompok kerja KLHS untuk mendukung percepatan penyelesaian kedua dokumen tersebut.
Keberadaan RDTR, lanjutnya, sangat penting bagi pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dokumen tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas melalui penetapan peraturan daerah sehingga dapat menjadi acuan dalam proses perizinan dan investasi.
Sekda juga menyampaikan bahwa penyusunan RDTR harus memperhatikan berbagai isu strategis pembangunan berkelanjutan, terutama ketersediaan dan kualitas air bersih, infrastruktur dasar, serta pengembangan kawasan ekonomi.
Ia menekankan bahwa potensi sumber daya alam Teluk Bintuni, baik minyak dan gas bumi, kehutanan maupun perkebunan, harus dikelola secara terencana agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita memiliki sumber daya alam yang luas, baik migas, hutan maupun perkebunan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat”, ungkapnya.
Melalui konsultasi publik dan FGD tersebut, Sekda mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, akademisi, perangkat daerah, instansi vertikal hingga pelaku usaha, untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan.
Ia berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan dokumen RDTR dan KLHS sehingga menghasilkan perencanaan yang berkualitas, implementatif, serta memiliki kepastian hukum.
“Kita ingin dokumen ini menjadi kompas dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni. Karena itu, seluruh proses penyusunannya harus dikawal dan dievaluasi agar pembangunan lebih terarah serta tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup”, tutupnya. (*)
Penulis: Marthina Marisan