Jayapura, TopbNews.com – Ratusan mahasiswa Papua yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kota Jayapura dan Provinsi Papua menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor DPRP Papua, Senin (1/9/2025).
Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPR Papua, Denny Hennry Bonai, bersama sejumlah anggota dewan.
Dalam aksi itu, perwakilan mahasiswa dari organisasi GMKI, HMI, PMKRI, GMNI, dan PMII menyampaikan aspirasi mereka melalui korlap umum, Ficky Frangky Kastela.
Dalam orasinya, Kastela menegaskan bahwa DPRP Papua harus mendorong investigasi transparan, profesional, dan akuntabel terhadap berbagai kasus represif, termasuk dugaan pembunuhan yang dilakukan aparat di Tanah Papua.
“Semua pihak yang terbukti bersalah, termasuk pemberi perintah, wajib diproses secara hukum yang seadil-adilnya”, tegasnya.
Cipayung Plus juga meminta DPRP Papua bersama Kapolda Papua mengevaluasi institusi aparat keamanan dalam menangani aksi demonstrasi, dengan mengedepankan pendekatan persuasif, dialog, serta penghormatan terhadap hak sipil masyarakat.
“Tindakan represif militer harus diakhiri dan diganti dengan pendekatan harmonis yang sesuai budaya lokal”, lanjut Kastela.
Selain isu keamanan, mahasiswa juga menyoroti kenaikan gaji dan tunjangan DPRP Papua. Mereka meminta agar alokasi anggaran tersebut dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan di wilayah tertinggal (3T) di Papua.
Tak hanya itu, Cipayung Plus mendesak DPRP Papua untuk mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
Mereka juga meminta Kementerian ESDM menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat adat, serta menuntut Kapolri dan Panglima TNI menghentikan operasi militer di Tanah Papua.
Mahasiswa turut menyerukan pembebasan seluruh massa aksi yang ditangkap, baik secara lokal maupun nasional.
Di sisi lain, mereka mengingatkan seluruh pihak agar menjaga kondusifitas Papua.
“Papua harus menjadi tanah damai. Mari bersama-sama mencegah konflik horizontal”, kata Kastela.
Aspirasi mahasiswa akhirnya diterima secara resmi oleh Ketua DPRP Papua untuk ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait. (*)
Penulis : Marthina & Rachel