Manokwari, Topbnews.com – Puluhan mahasiswa dari BEM STIH, BEM UNIPA, BEM STIH Caritas, BEM STKIP, DPK GMNI STKIP, HMI Komisariat STIE STKIP dan KOHATI mendatangi Kantor DPR Papua Barat di Arfai, Jumat (12/5) siang.
Dalam seruan aksi Episode II itu, mereka meminta DPR Papua Barat segera mengeluarkan regulasi/perda tentang pendidikan gratis, ilmiah serta demokratis, Naikan upah tenaga pendidik (PNS dan honorer), dan Pemerataan jumlah guru.
“Biaya pendidikan sekarang mahal bapak ibu dewan. Kami prihatin sekali DPR sebagai wakil rakyat tidak bisa membuat regulasi yang berpihak kepada pendidikan anak-anak di Tanah Papua. Padahal kita ketahui bersama pendidikan merupakan program prioritas daerah. Belum lagi bicara soal dana Otsus. Kenapa pendidikan tidak bisa gratis,” orasi koordinator lapangan, Erson Korwa.
Kedatangan massa diterima Sekwan Papua Barat, Frenky Muguri. Kepada massa, Muguri meminta persetujuan untuk berkoordinasi dengan anggota Dewan yang berada di Manokwari.
“Saya langsung komunikasikan dengan Ketua Komisi V, dan setelah berkoordinasi, dengan Ketua Syamsudin Segnun mengatakan, akan menjadwalkan ulang pertemuan dengan para mahasiswa,” ujar Muguri dihadapan para pendemo.
Terhadap jawaban tersebut, Erson Korwa
menyayangkan anggota Dewan yang tidak berada di tempat.
“Komisi V tidak ada. Padahal kami sudah menyurat sejak Rabu. Tapi rupanya para wakil rakyat kita ini semuanya sedang sibuk mendaftar di KPU dan sibuk dengan partai. Bagaimana pendidikan kita mau baik dan gratis, kalau yang ada hanya janji diatas janji,” seru Erson sembari menilai, kinerja DPR Papua Barat masih buruk.
“Kinerja DPR Papua Barat masih buruk. Ini dibuktikan dengan masih ada masyarakat yang melakukan demo. Kalau mereka sudah kerja baik sebagai wakil rakyat, maka tidak akan ada yang datang demo,” ucapnya.
Kecewa karena tidak bertemu dengan Komisi V, massa akhirnya membubarkan diri dan mengancam akan melanjutkan aksi di kantor KPU Provinsi Papua Barat dan KPU Kabupaten Manokwari.
“Kami akan cari anggota dewan di KPU. Ini membuktikan bahwa hati para wakil rakyat kita menjadi batu, telinga mereka sudah tuli dan mata mereka buta untuk melihat apa yang menjadi keluh kesah masyarakat di Papua Barat,” tandasnya.
Penulis : Tesan