Manokwari, Topbnews.com – Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengapresiasi semua pihak atas capaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Barat tahun 2022 yang kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Hari ini kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena apa yang kita harapkan dapat terwujud, yaitu dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Saya selaku Gubernur menyampaikan terimakasih kepada seluruh pimpinan SKPD, Pimpinan dan anggota DPR-PB, Pimpinan dan anggota MRP-PB, seluruh staf dan seluruh komponen pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov Papua Barat, karena kita semua telah bekerja keras untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dengan baik,” ujar Waterpauw dalam sambutannya pada Rapat Paripurna Istimewa DPR-PB, Rabu (31/5).
Menurutnya, capaian ini menjadi hal yang sangat menggembirakan karena diketahui bersama pada tahun anggaran 2022, banyak permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah Provinsi Papua Barat yang harus diselesaikan, terutama terkait pertangungjawaban dana hibah bansos yang harus menjadi perhatian semua pihak.
Waterpauw mengakui, masih ada beberapa kekurangan yag menjadi catatan BPK RI yang harus dibenahi bersama. Untuk itu ia mengajak semua pihak agar segera menindaklanjutinya.
“Permasalahan ini harus selalu kita lewati bersama. Untuk itu, saya memerintahkan kepada seluruh Pimpinan SKPD dan kepada kita semua agar mencermati dan dapat menindaklanjutinya,” katanya sembari menyampaikan, terimakasih kepada BPKP yang telah mendampingi dalam pelaporan aset tetap sebagai komponen pendukung utama laporan keuangan dan BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan sekaligus pembinaan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Papua Barat.
Atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke sembilan kalinya secara berturut-turut, kata Waterpauw menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat serius dalam melakukan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Penulis : Tesan