ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Karel Dedaida mendengarkan aspirasi masyarakat di Sorong Selatan (Foto : Istimewa)
Sorsel, TopbNews.com – Masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya meminta adanya pemberlakuan pelayanan gratis bagi pendidikan dan kesehatan khusus untuk Orang Asli Papua (OAP). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus.
Aspirasi masyarakat ini disampaikan langsung kepada Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Karel Dedaida saat melaksanakan kegiatan masa Reses II Tahun 2023, di Daerah Pemilihannya.
“Mau tidak mau, suka tidak suka Otsus sudah diundangkan dan Peraturan Pemerintah sudah keluar maka segera dibuat Pergub, kalau DPRD di PBD belum ada untuk perdasus ya Pergub kalau tidak ya tunggu DPRD di termen pertama harus segera ada regulasi teknis untuk mengatur pendidikan dan kesehatan orang asli Papua harus digratiskan di Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong Selatan,” Jelasnya, Rabu (9/8) kepada media ini.
Menurutnya, pendidikan dan kesehatan gratis bagi OAP seharusnya sudah diterapkan oleh pemerintah sebagai wujud keberpihakan kepada Orang Asli Papua.
Masih pada bidang pendidikan, masyarakat kata George juga meminta agar ada perhatian pemerintah terhadap perguruan tinggi swasta dimana terdapat satu Universitas Swasta di Sorong Selatan yang mana terdapat cukup banyak OAP yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi tersebut.
“Saya apresiasi Pak Gubernur dimana pada HUT kota Sorsel ke-20, bapak Gubernur menyampaikan secara langsung kepada masyarakat bahwa pemerintah memberikan kado ulang tahun berupa hibah kepada Universitas swasta itu,” Katanya.
Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George Karel Dedaida saat melaksanakan kegiatan Reses II Tahun 2023, di Sorong Selatan (Foto : Istimewa)
Lebih lanjut Ketua Komisi I DPR Papua Barat, George Dedaida menyampaikan, masyarakat juga mengeluhkan kurangnya tenaga guru pada sejumlah daerah, sehingga aktifitas belajar mengajar tidak berjalan lancar.
“Kekurangan guru didaerah pantai khususnya di Imekko, kais supaya menjadi perhatian pemerintah baik Kabupaten maupun Provinsi dengan mempertimbangkan pengisian komposisi ASN itu untuk tenaga guru atau P3K khusus guru,” Harapnya.
Terkait dengan persoalan tenaga guru, masyarakat Imekko berharap agar pada saat penerimaan PNS, masyarakat meminta harus ada data base pencaker dan honorer supaya dalam formasi berikutnya pemerintah tidak kalang kabut tetapi sudah ada dokumen/data terkait pencaker dan honorer.
“Yang sudah honor mengabdi lama ya itu tinggal didorong saja menduduki komposisi-komposisi formasi penerimaan PNS atau P3K,” Ucapnya sembari menambahkan, masyarakat lokal papua meminta agar mereka juga menempati formasi itu, sehingga dapat melayani masyarakat sendiri.
Penulis : Tesan