Fakfak, TopbNews – Salah satu persoalan utama yang dihadapi Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah soal kemiskinan ekstrim dan stunting. Terkait stunting, sejumlah kabupaten memiliki catatan kasus cukup tinggi. Salah satunya adalah Fakfak yang kasusnya meningkat pada 2022 lalu.
Untuk mempercepat penanganan stunting, Pj. Gubernur Waterpauw telah menunjuk Asisten III Setda Papua Barat, Muhammad Latif sebagai ketua tim percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Pj. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw menegaskan perlu ada intervensi pemerinta membantu masyarakat dalam pemenuhan gizi dan peningkatan ekonomi mereka. Bahkan gubernur telah menjadi orang tua asuh bagi anak stunting di Manokwari. Menurut dia, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara cepat tapi harus berkelanjutan.
Tingginya perhatian Pemerintah Papua Barat karena catatan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang diterima pada 12 April lalu, salah satunya adalah masalah stunting dan kemiskinan ekstrim. Kondisi tersebut terjadi karena kekurangan gizi kronis yang lama serta pemberian makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.
“Kondisi stunting Papua Barat saat ini naik sebesar 3,8%. Tahun 2021 angkanya sebesar 26,2% menjadi 30,0% di tahun 2022. Sedangkan target nasional berdasarkan arahan presiden penurunan angka stunting dibawah 14% di tahun 2024,”ujar Waterpauw.
Catatan BPS RI, masyarakat dikategorikan miskin ekstrim jika pengeluarannya di bawah Rp.10.739 per orang per hari-harinya. (*)
Penulis: Tim Redaksi