Manokwari, TopbNews – Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berkomitmen melindungi hutan tropis dan mengurangi deforestasi hutan. Salah satu yang dilakukan pemerintah daerah adalah meluncurkan dokumen perencanaan pembangunan daerah rendah karbon. Saat ini, pemerintah juga tengah menyelesaikan dokumen folu net sink 2030.
Hal itu diungkapkan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Abdul Latief Suaeri saat mewakili Pj. Gubernur Papua Barat, dalam Pertemuan Regional GCF Task Force Indonesia, di Manokwari, Papua Barat, Senin (17/7).
Abdulatief menyatakan, dunia sedang menghadapi tiga krisis planet yang mendesak untuk segera diatasi. Yakni perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Secara nasional dan global, Indonesia telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam aksi nyata mengatasi perubahan iklim melalui Nationally Determined Contribution (NDC) sejak 2015 dan kemudian diperbaharui dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) tahun 2022 dengan target penurunan emisi sebesar 31,89 % tanpa syarat dan 43,20 % dengan syarat dukungan internasional.
Dari sektor-sektor yang menjadi target enhanced ndc, sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (folu) diberikan target sebesar 17,4 % tanpa syarat dan 25,4 % dengan syarat dukungan internasional. ini tentunya menjadi tanggung jawab semua pihak terutama daerah-daerah dengan hutan yang luas untuk menurunkan emisi dari sektor folu ini dengan mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan alam.
“Sebagai salah satu daerah pemilik hutan tropis terluas di Indonesia, Provinsi Papua Barat juga telah berperan penting di kancah global. Sejak tahun 2012, Papua Barat tergabung dalam kolaborasi global sebagai anggota Governors Climate And Forest Task Force,” kata dia.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga harus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat adat. Untuk itu, pemerintah dengan dukungan berbagai pihak terus mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah seperti kakao, pala, kopi, sagu, hasil hutan bukan kayu, hasil perikanan dan ecoturisme,” ujarnya.
“Pengembangan ekonomi lokal yang berbasis potensi komoditas di masyarakat adalah kunci. Tanpa kesejahteraan masyarakat adat, mustahil dapat menahan laju deforestasi dan degradasi hutan,” tutup Abdulatief. (*)
Penulis: Marthina