Pemda Diminta Anggarkan Dana Pemilu Adat

Wakil Ketua Bapemperda DPR Papua Barat, Agustinus Kambuaya (Foto : Tesan/TopbNews.com)

Manokwari, TopbNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) minta pemerintah daerah untuk menganggarkan dana pemilu adat dalam rangka proses tahapan anggota DPRP dan DPRK melalui mekanisme pengangkatan.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat, Agustinus Kambuaya mengatakan, tahapan pemilu adat termuat dalam PP 106. Dimana dalam PP 106 mengatur rekrutmen pemilihan di tingkat Provinsi mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan yang mengatur pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub).

Dirinya berharap anggota DPR Otsus Provinsi, Kabupaten/Kota hasil Pemilu Adat di 2024 bersamaan dengan jalur Pemilu partai politik.

Karena itu Pj Gubernur diminta untuk mendukung Badan Kesbangpol sebagai OPD teknis dengan menyiapkan anggaran yang cukup dalam rangka membentuk panitia seleksi hingga Kabupaten/ Kota untuk pengawasan dan pembinaan.

“Kalau struktur penyelenggaran pemilu nasional dari KPU dan Bawaslu Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Distrik dan Kampung. Tapi kalau pemilu adat ini dari Kesbangpol membentuk panitia seleksi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan langsung berhubungan dengan kemitraan lembaga adat terkait. Artinya dibutuhkan persiapan yang matang untuk menghadapi pemilu adat, sehingga dukungan anggaran kita butuhkan pada pemilu adat,” jelas Kambuaya di Manokwari, Rabu (6/9).

Lebih lanjut anggota Fraksi Otsus DPR Papua Barat itu menjelaskan, anggaran dimaksud berhubungan dengan fasilitasi dan mediasi jika dalam proses dan tahapan terjadi konflik.

“Anggaran itu untuk meminimalisir konflik yang terjadi dalam proses dan tahapan. Karena itu kami sangat berharap dukungan anggaran dari pemerintah daerah terutama penyelenggara teknis Kesbangpol, karena anggaran mereka cukup terbatas juga,” terangnya.

Legislator muda ini berharap, dukungan anggatan bukan hanya di Provinsi Papua Barat tetapi Papua Barat Daya pun juga demikian agar ada langkah-langkah konstruktif yang diambil kedua Pemerintah daerah ini untuk mempersiapkan pemilu adat tersebut.

Penulis : Tesan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hati-hati menyalin tanpa izin!