
Sorong, TopbNews.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya melalui Kelompok Kerja (Pokja) Adat melakukan kunjungan kerja ke Kampung Wonosobo, Distrik Moisigin, Kabupaten Sorong, dalam rangka memfasilitasi penyelesaian sengketa hak ulayat masyarakat hukum adat Orang Asli Papua (OAP) di wilayah adat Kabupaten Sorong, Kamis (20/11).
Kunjungan kerja tersebut menjadi ruang bagi masyarakat adat, khususnya para pemilik hak ulayat dari sejumlah marga di wilayah Distrik Moisigin, untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan, keluhan, serta kekhawatiran terkait keberadaan dan rencana masuknya perusahaan-perusahaan besar yang berpotensi berdampak terhadap tanah dan hutan adat mereka.
Kepala Kampung Wonosobo, Jordanus Klagilit menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas kehadiran pimpinan dan anggota MRP Papua Barat Daya yang untuk pertama kalinya melakukan kunjungan langsung ke Kampung Wonosobo.
Ia mengatakan, selama ini masyarakat dari sejumlah marga di beberapa kampung dan distrik memiliki banyak persoalan yang ingin disampaikan, terutama menyangkut hak ulayat yang mulai mendapat perhatian dari perusahaan-perusahaan besar.
Menurutnya, kehadiran MRP menjadi kesempatan penting bagi masyarakat adat untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang selama ini sulit disuarakan.
“Kami sangat senang hari ini, karena dengan jalan Tuhan Yang Maha Kuasa, kampung kami bisa dihadiri oleh Bapak-bapak dari MRP. Ini menjadi salah satu kebanggaan bagi kami. Selama ini belum pernah terjadi, dan hari ini MRP bisa turun langsung ke Kampung Wonosob”, ungkap Jordanus.

Ia berharap melalui pertemuan tersebut, seluruh keluhan dan aspirasi masyarakat adat dapat didengar serta diperjuangkan sesuai dengan kewenangan MRP.
Sementara itu, Ketua Pokja Adat MRP Papua Barat Daya, Mesak Mambraku, menjelaskan bahwa kehadiran Pokja Adat bertujuan mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat pemilik hak ulayat, sehingga berbagai aspirasi yang disampaikan dapat menjadi catatan kelembagaan untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangan MRP.
Karena itu, ia berharap masyarakat dapat menyampaikan persoalan secara terbuka agar MRP memiliki data dan dasar yang jelas untuk melakukan kajian serta menyusun rekomendasi kepada pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua MRP Papua Barat Daya, Alfons Kambu, menegaskan bahwa perlindungan hak ulayat masyarakat adat menjadi salah satu perhatian serius lembaga yang dipimpinnya.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah pengaduan masyarakat melalui lembaga bantuan hukum (LBH) telah diterima MRP. Bahkan, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi sebelumnya juga telah ditindaklanjuti dengan menyampaikannya kepada Pemerintah Kabupaten Sorong.
MRP berharap pemerintah daerah segera melakukan mediasi serta pendataan secara terperinci terhadap persoalan hak ulayat berdasarkan marga dan wilayah pemerintahan kampung.
Alfons juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil keputusan secara perorangan dalam menyerahkan atau melepaskan tanah adat kepada pihak investor.
Menurutnya, setiap rencana investasi yang berkaitan dengan tanah adat harus dibicarakan secara bersama-sama melalui marga, lembaga masyarakat adat, pemerintah kampung, dan pihak terkait lainnya dengan mempertimbangkan keuntungan maupun dampak yang akan diterima masyarakat.
“Jangan lagi orang perorangan melepas tanah adat, karena tanah itu adalah ibu kita. Kalaupun ada pihak yang mau datang karena kita membutuhkan biaya pendidikan anak, membangun rumah, atau meningkatkan usaha, semuanya harus dibicarakan secara marga dan meminta pendampingan hukum”, tegasnya.
Ia menekankan bahwa masyarakat adat tidak boleh hanya menerima uang permisi atau kompensasi awal, kemudian kehilangan kendali atas tanahnya sendiri.
Sebaliknya, pemilik hak ulayat harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi.
Bahkan, Alfons mendorong agar generasi muda masyarakat adat dapat dilibatkan dalam pengelolaan perusahaan yang beroperasi di atas tanah ulayat mereka, bukan hanya ditempatkan sebagai pekerja lapangan atau buruh lepas.
Alfons juga menekankan pentingnya pemetaan wilayah adat berdasarkan batas-batas kepemilikan masing-masing marga. Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih klaim wilayah serta memberikan kepastian terhadap tanah yang menjadi hak setiap marga.
Dalam pertemuan tersebut, ia turut mengajak masyarakat untuk lebih aktif berkomunikasi dengan MRP apabila menghadapi persoalan hak adat. Menurutnya, masyarakat tidak harus selalu menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi, karena kantor MRP juga terbuka sebagai ruang untuk berdiskusi dan bermusyawarah.
Selain persoalan hak ulayat, Alfons juga menyoroti pentingnya mempertahankan identitas budaya masyarakat Moi melalui pelestarian nama-nama kampung, situs adat, dan nama tokoh-tokoh leluhur.
Ia mengusulkan agar nama Kampung Wonosobo dimusyawarahkan kembali untuk kemungkinan dikembalikan menggunakan nama yang memiliki identitas dan nilai sejarah budaya masyarakat Moi.
Ia juga mengajak seluruh pemangku hak ulayat, tokoh adat, pemerintah kampung, generasi muda, serta lembaga pendamping hukum untuk memperkuat komunikasi dan bersinergi menjaga tanah, hutan, serta identitas masyarakat adat Moi.

Melalui kunjungan kerja tersebut, MRP Papua Barat Daya berharap berbagai persoalan hak ulayat masyarakat adat di Distrik Moisigin dapat diidentifikasi secara menyeluruh dan menjadi dasar bagi upaya penyelesaian yang mengedepankan musyawarah, pengakuan hak masyarakat adat, serta perlindungan terhadap tanah leluhur. (*)
Penulis : Rian/Salmon