Oleh: Mananwir Betkaf Franky Umpain
MEMASUKI fajar 2026, udara di Kota Sorong tak lagi hanya dipenuhi aroma garam pelabuhan, tetapi juga ekspektasi yang mulai membuncah. Tiga tahun sejak UU Nomor 29 Tahun 2022 disahkan dan setahun pasca-pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur definitif, Provinsi Papua Barat Daya (PBD) kini berdiri di depan cermin kenyataan. Masa bulan madu politik telah usai. Jika tahun-tahun sebelumnya adalah babak “Memperjuangkan Harapan”, maka 2026 adalah tahun dimana rakyat mulai menuntut realisasi kedaulatan atas piring nasi dan martabat mereka.
Dinamika di Parlemen: Ujian Kemitraan Eksekutif dan Legislatif
Tantangan politik terbesar di tahun 2026 tak lagi datang dari Jakarta, melainkan dari koridor gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (DPR-PBD). Sebagai hasil dari pemilu serentak pertama, komposisi parlemen daerah yang terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan anggota yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua (OAP) melalui mekanisme pengangkatan, kini menjadi medan tempur kepentingan yang riuh.
Gubernur definitif tidak lagi berhadapan dengan birokrasi transisi yang monolitik, melainkan dengan faksi-faksi politik yang mulai menghitung konsesi menuju agenda elektoral berikutnya. Risiko utamanya adalah kebuntuan legislasi pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi). Jika eksekutif gagal membangun komunikasi politik yang elegan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berisiko tersandera oleh pragmatisme politik. Proyek strategis daerah, seperti konektivitas logistik ke wilayah pedalaman, bisa saja terhambat hanya karena gesekan warna partai atau ketidaksinkronan distribusi anggaran di tingkat akar rumput.
Marwah Otsus: Akuntabilitas Dana Abadi
Di tengah pusaran dinamika itu, pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) menjadi pertaruhan marwah. Di tahun 2026, publik tak lagi bisa ditidurkan dengan angka serapan anggaran yang tinggi jika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lapangan masih stagnan. Kritik tetap nyaring: apakah Dana Bagi Hasil (DBH) Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) benar-benar mendarat di dapur-dapur warga atau habis menguap dalam rapat koordinasi tanpa ujung?
Pemerintah Provinsi PBD memikul beban untuk menggeser paradigma Otsus Jilid II sesuai amanat regulasi terbaru. Diperlukan transparansi radikal untuk membuktikan bahwa setiap rupiah dana Otsus digunakan untuk indikator kesejahteraan yang terukur: penurunan angka kemiskinan ekstrem, perbaikan gizi buruk (stunting), dan akses pendidikan vokasi yang bermutu. Tanpa akuntabilitas berbasis hasil, Otsus hanya akan menjadi label administratif tanpa ruh, di mana OAP tetap menjadi penonton di atas tanah yang secara legal disebut otonom.
Kedaulatan Ekonomi: Menjahit Kota dan Desa
Integrasi ekonomi antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Sorong dengan wilayah penyangga di kabupaten-kabupaten sekitarnya adalah harga mati. Otonomi di PBD pada 2026 harus berani melakukan intervensi kedaulatan lokal melalui Perdasus yang mewajibkan industri pariwisata dan sektor jasa untuk menyerap produk ekonomi kerakyatan secara signifikan.
Pemerintah Provinsi dan DPR-PBD harus bersatu dalam satu konsensus: mewajibkan korporasi menyerap komoditas lokal dan tenaga kerja OAP melalui skema sertifikasi kompetensi. Keadilan sosial hanya akan tercipta jika pertumbuhan ekonomi di Kepala Burung tidak lagi mengalami “obesitas” di pusat kota namun “keropos” di wilayah pedalaman dan pesisir.
Epilog: Menghalau Kabut Kekecewaan
Papua Barat Daya sedang membangun identitasnya di atas fondasi harapan yang mahal. Gubernur definitif kini memegang kemudi di tengah gelombang ekspektasi dan dinamika parlemen yang kompleks. Jika di tahun 2026 ini pemerintah masih terjebak dalam politik balas budi atau inersia administratif, kabut kekecewaan akan segera menyelimuti rakyat.
Rumah termuda ini tidak boleh dibangun dengan janji-janji kardus. Ia harus kokoh dengan transparansi dan berani dengan keberpihakan. Fajar di Kepala Burung sudah menyingsing, namun matahari hanya akan terasa hangat jika sinarnya mampu menembus hingga ke dapur-dapur rakyat kecil, bukan hanya menyilaukan mata para pemegang kuasa di kursi-kursi DPR-PBD dan kantor gubernuran. (*)